Sumut Dinilai Butuh Pemimpin dari Putra Daerah

Budi Warsito    •    Minggu, 03 Sep 2017 12:30 WIB
pilkada 2018
Sumut Dinilai Butuh Pemimpin dari Putra Daerah
Ilustrasi pilkada, Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Medan: Sumatera Utara bakal menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2018. Sejumlah nama muncul sebagai bakal calon gubernur. Namun, pemerintahan Sumut membutuhkan putra daerah sebagai pemimpin.

Pernyataan itu muncul dalam acara dialog interaktif bertema Quovadis Pembangunan Sumut di Kafe Ulos, Sabtu 2 September 2017. Sejumlah organisasi masyarakat hadir dalam dialog tersebut.

Ketua Umum Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (GM FKPPI) Hans Silalahi mengatakan Sumut menjadi barometer miniatur Indonesia. Hans menilai Sumut memiliki potensi besar dan letaknya pun strategis.

Pemerintah pusat meletakkan 10 proyek strategis di Sumut. Potensi lain, Sumut memiliki 1,1 Hektare kelapa sawit.

"Sayangnya respon masyarakat belum maksimal. Seolah masyarakat tak mau tahu," kata Hans.

Hans mengatakan Sumut beberapa kali berganti gubernur. Pemimpin yang pas untuk Sumut yaitu putra daerah. Sehingga pemimpin yang berasal dari kalangan putra daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi di Sumut.

"Kalau orang luar Sumut, sense of belongingnya (rasa memilikinya) kurang," lanjut Hans.

Pernyataan lain muncul dari anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan MS Simbolon yang hadir dalam acara itu. Effendi menganggap penting memilih pemimpin yang berkarakter, utamanya jauh dari korupsi.

"Pemimpin sedianya mampu memberikan pelayanan dan memberikan hak-hak yang selama ini terampas. Selama ini, aspirasi yang hadir dalam acara ini menggambarkan kekecewaan terhadap pemimpin yang belum bisa mengakomodasi kepentingan rakyat," ujar Effendi.

Hingga berita ini dimuat, beberapa nama muncul dalam bursa bakal calon gubernur Sumut. Satu diantaranya Jopinus Ramli Saragih yang kini menjabat Bupati Simalungun. Saragih mendaftarkan dirinya di Partai Demokrat.

Baca: JR Saragih Daftar Sebagai Calon Gubernur Sumut

JR Saragih merupakan prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Dua. Ia pernah bertugas sebagai Pasukan Pengaman Presiden.

Lalu ia memutuskan mengakhiri kariernya dan mengembangkan bisnis klinik kesehatan di Purwakarta, Jawa Barat. Tahun 2004, ia mengembangkan usahanya itu menjadi Rumah Sakit Efarina Etaham. Empat tahun kemudian, RS Efarina Etaham mendapat akreditasi tipe A. Rumah sakit kini beroperasi di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumut dan Pangkalan Kerinci, Riau.

Ada juga nama Ade Sandrawati Purba yang mendaftar ke DPW Partai NasDem Sumut. Ade merupakan pengusaha di Medan yang juga merupakan Ketua Pergerakan Indonesia (PI). Kehadiran Ade di bursa bakal cagub memberi warna terbaru di Pilkada Sumut. Bila ia berhasil memenangkan Pilkada, Ade bakal menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Gubernur Sumut.

Baca: Pengusaha Ade Jadi Bakal Cagub Pertama Daftar ke NasDem Sumut


Tengku Erry Nuradi juga muncul sebagai bakal calon gubernur. Tengku Erry kini menjabat sebagai Gubernur Sumut. Tengku Erry merupakan warga keturunan Melayu-Minang.

Pada pertengahan Agustus 2017, DPD Partai Golkar menyatakan dukungan untuk Tengku Erry melaju ke Pilkada Sumut 2018. Golkar memasangkan Tengku Erry dengan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Baca: Golkar Dukung Tengku Erry-Ngogesa Sitepu di Pilgub Sumut

Satu lagi nama yang muncul dalam bursa bakal cagub Sumut yaitu Syamsul Arifin. Pada akhir Juli 2017, Syamsul mengembalikan formulir pendaftaran bakal cagub Sumut ke DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting.

"Saya datang untuk memenuhi permintaan pendukung saya. Bukan nafsu yang membawa saya kemari, tapi hati nurani," kata Syamsul di lokasi.

Baca: Maju Pilgub Sumut, Syamsul Arifin Kembalikan Formulir ke PDIP

Syamsul mengaku statusnya sebagai mantan narapidana membawa risiko dalam pilkada. Namun ia merasa terpanggil karena mendapat desakan dari kelompok masyarakat.

Syamsul menjabat Gubernur Sumut mulai 16 Juni 2008 sampai dengan 21 Maret 2011. Syamsul dicopot dari jabatannya lantaran menjadi terpidana kasus korupsi.

Ia divonis bersalah dalam kasus korupsi APBD Langkat semasa dirinya masih menjabat sebagai Bupati Langkat. Ia dianggap merugikan negara senilai Rp98,7 miliar dalam penggunaan APBD Langkat 2000-2007. Mahkamah Agung memvonisnya hukuman enam tahun penjara.

Syamsul mendekam di sel Rumah Tahanan Salemba Jakarta. Ia lalu pindah ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Setelah menjalani masa tahanann selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, Syamsul bebas bersyarat.



(RRN)