Laksamana Malahayati, Panglima Perang dari Tanah Rencong

Ferdian Ananda    •    Kamis, 09 Nov 2017 20:13 WIB
hari pahlawan
Laksamana Malahayati, Panglima Perang dari Tanah Rencong
Ahli waris empat tokoh nasional memanjatkan doa usai penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/11). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Banda Aceh: Almarhum Laksamana Malahayati ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Plakat gelar pahlawan itu diterima langsung oleh ahli waris dari Laksamana Malahayati, Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam, yang selama ini menetap di Nusa Tenggara Barat bersama anaknya, Pocut Meurah Neneng Mahmidatul Hasanah.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyebutkan, Laksamana Malahayati merupakan panglima angkatan laut yang sangat pantas diberikan gelar pahlawan, karena kata Irwandi, Laksamana Malahayati, secara ril berperang Belanda, dan bahkan secara usia, lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lain yang sudah terlebih dahulu diberikan gelar pahlawan.

"Kalau Laksamana Malahayati ini, dia memang panglima perang, dan komandan pasukan yang memimpin ribuan pasukan dengan ratusan kapal perang," katanya.

Irwandi menambahkan, selanjutnya setelah mendapatkan gelar pahlawan Nasional dari Presiden, Pemerintah Aceh akan melakukan pemugaran terhadap makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lamreh Krueng Raya, Aceh Besar.

"Pemerintah Aceh akan melakukan pemugaran terhadap makam Laksamana Malahayati, sejauh ini makan itu masih terawat dengan baik," terangnya.

Menurutnya, selain Malahayati. Masih ada dua lagi tokoh dari Aceh yang sangat berhak untuk menerima gelar pahlawan, masing-masing, Sultan Alauddin Mahmud Syah II dan Sultan Muhammad Daud Syah.

"Ini rencananya akan saya usulkan untuk tahun depan. Tapi kita usulnya satu dulu untuk tahun depan, satunya lagi untuk tahun berikutnya," lanjutnya.

Dalam prosesi itu. Selain Laksamana Malahayati dari Aceh, turut diserahkan gelar pahlawan bagi tiga orang lainnya, masing-masing, Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan pendiri HMI Lafran Pane dari Yogyakarta.

Penetapan keempat tokoh tersebut sesuai dengan Kepres No 115/TK/Tahun 2017 yang ditandatangani Jokowi pada 6 November 2017.

Turut hadir, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri kabinet kerja. Sementara dari Aceh hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Anggota DPR RI asal Aceh Teuku Rifki Harsya, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin.


(ALB)