Sakit Jantung, Penahanan Tersangka Korupsi Rusunawa Ditangguhkan

Farida Noris    •    Sabtu, 08 Oct 2016 17:01 WIB
kasus korupsi
Sakit Jantung, Penahanan Tersangka Korupsi Rusunawa Ditangguhkan
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. Foto: MI/Januari Hutabarat

Metrotvnews.com, Medan: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangguhkan penahanan Adely Lis, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di Kota Sibolga. Penyidik beralasan penangguhan dilakukan karena Adely Lis menderita penyakit jantung.

"Dia (Adely Lis) hanya dua minggu saja kami tahan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Dia kami tangguhkan karena sakit jantung dan harus mendapatkan perawatan dari dokter," kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Bobbi Sandri, Sabtu (9/10/2016).

Bobbi menyebutkan, Adely Lis selaku rekanan dalam proyek itu dan juga menjabat Direktur PT Putra Ali Sentosa, sedang dirawat intensif sehingga tidak mungkin ditahan.

?"Kami tidak mungkin menahan terdakwa yang sakit, apalagi sakit jantung. Untuk itu kami tetapkan sebagai tahanan kota," kata dia.?

Kasus dugaan korupsi yang merugikan Pemko Sibolga sebesar Rp3.280.015.400 ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor di  Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini mendudukkan dua terdakwa yakni Adely Lis selaku rekanan dan Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemko Sibolga, Januar Efendy Siregar.

Pembelian lahan untuk pembangunan rusunawa seluas 7.171 meter persegi yang terletak di Jalan Merpati/Jalan Mojopahit Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga itu belum teranggarkan dalam APBD Pemko Sibolga TA 2012. 

Namun, oleh Januar Efendy Siregar dianggarkan menggunakan dana dari Pos Anggaran Belanja Langsung Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Sarana Perumahan dan Perkantoran SKPD Dinas PKAD Kota Sibolga. Penganggaran disebut atas sepengetahuan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk.

Harga lahan yang ditawarkan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk kepada Adely Lis untuk pembelian lahan itu jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Harga itu bukan merupakan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh Wali Kota Sibolga dan bukan merupakan hasil musyawarah antara Dinas PKAD Kota Sibolga. 

Selain itu, pengusahaan tanah tersebut tanpa dilandasi alas hak yang jelas. Sehingga Adely Lis bukan orang yang berhak menjual tanah tersebut. 

Setelah pembelian lahan dilakukan, lahan itu tidak menjadi tanah yang langsung dikuasai negara.  Ini karena Kantor Pertanahan tidak bisa menghapus hak milik dan status atas tanah tersebut. 

Dengan tidak adanya pelepasan hak oleh Adely Lis maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan.



(UWA)