Dokter Sumut: DLP Akibatkan Kasta di Bidang Kedokteran

Farida Noris    •    Senin, 24 Oct 2016 17:19 WIB
uu kedokteran
Dokter Sumut: DLP Akibatkan Kasta di Bidang Kedokteran
Aksi para dokter menolak Prodi DLP di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan P Diponegoro, Medan, Senin (24/10/2016). (Metrotvnews.com/Farida Noris)

Metrotvnews.com, Medan: Mengenakan jas putih, dokter se-Sumatera Utara membentangkan spanduk di depan kantor gubernur, Jalan P Diponegoro, Medan, Senin, 24 Oktober. Mereka memprotes pemberlakuan program studi Dokter Layanan Primer (DLP).

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Forum Dokter Umum itu menilai pemerintah telah membuat kasta di bidang kedokteran.

Ketua Forum Dokter Umum Sumut, Dedi Irawan Nasution, menyatakan, dengan menerapkan program studi DLP, dokter umum yang paling banyak dikorbankan. Dokter umum, akan ditempatkan pada bagian paling rendah.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar aspirasi para dokter, kami akan kembali bulan depan, pada Hari Kesehatan Nasional. Akan turun 1.000 lebih dokter. Kita mungkin akan usulkan mogok pelayanan kesehatan, kecuali yang ada di instalasi gawat darurat dan ICU," urai Dedi.

Sementara Sekretaris IDI Sumut, dr Khairani Sukatendel, menyampaikan DLP bukanlah bentuk upaya kendali mutu SDM kedokteran, melainkan lebih pada upaya kendali biaya. Pemerintah, katanya, ingin menekan jumlah rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

"Para dokter yang telah sekolah kedokteran, menjalani koas, kemudian mengikuti program intensif, sudah memiliki kecakapan. Dokter kita sudah dapat melakukan 144 diagnosis, sudah cakap," ungkapnya.


Dokter berorasi di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan P Diponegoro, Medan.

Menurutnya, tenaga medis di Puskesmas tidak bisa menangani penyakit dan harus merujuk pasien, itu banyak faktornya, seperti masalah sarana dan prasarana, kesejahteraan dokter, manajemen transparansi keuangan.

"Dan juga penghargaan pada jasa dokter. Jadi banyak hal yang perlu direformasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Bukan malah menerapkan DLP," pungkas Khairani sembari mengatakan aksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Sekitar 20 perwakilan dokter diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Noval Mahyar, dan Plt Kadis Kesehatan Sumut, Agustama. Mereka menyatakan menerima aspirasi para dokter dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. 

"Kami juga minta masukan dari para dokter jika nanti dipanggil rapat ke Jakarta," ucap Noval. 

Seperti diketahui, kebijakan DLP menjadi kontroversi di berbagai kalangan karena ada anggapan program pendidikan ini bertolak berlakang dengan Undang-undang Praktik Kedokteran karena adanya Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang baru berjalan pada 2012. 

DLP merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Dengan pendidikan minimal dua tahun itu, pemerintah ingin meningkatkan kompetensi dokter.
(SAN)