Presiden Diminta Pantau Kinerja Lembaga Audit Keuangan Negara

Budi Warsito    •    Sabtu, 24 Sep 2016 18:08 WIB
keuangan
Presiden Diminta Pantau Kinerja Lembaga Audit Keuangan Negara
Presiden Joko Widodo, Ant - Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Medan: Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mendesak Presiden Joko Widodo untuk memantau kinerja antarlembaga dengan institusi pemerintah. Satu di antaranya dugaan kasus korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kantor Audit Publik (KAP).

Junisab menjabarkan, sejak era orde baru, sesuai tupoksinya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas menghitung kerugian negara secara faktual.

Sayangnya lanjut Junisab, dalam kurun 4 tahun terakhir ini lembaga negara ini justru mengalami pendistorsian tugas pokok dan fungsinya. Dimulai dengan pelemahan BPK RI sebagai auditor keuangan negara.  

Bahkan, diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Putusan ini atas judicial review atau permohonan uji materil UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 pasal 23E ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

"Artinya, bahwa KPK bukan hanya dapat bekerja bersama dengan BPKP dan BPK RI dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Itu untuk KPK lho," papar Junisab Akbar, Sabtu (24/9/2016).

Putusan MK itu tentu dijabarkan ke dalam aturan teknis keuangan negara oleh Menkeu agar bisa masuk dalam nomenklatur anggaran KPK dalam APBN.  Menurut Junisab, itu bisa dipahami karena kinerja lembaga adhock itu jauh berbeda dengan Kejaksaan.

"Uniknya, justru keputusan hasil judicial review itu seperti dijadikan dalih kuat oleh Kejaksaan. Sehingga bangga menyebut mereka menggunakan kantor akuntan publik (KAP) dalam melakukan penghitungan kerugian negara saat menyidik tindak pidana korupsi," ujar Junisab.

Akhirnya, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional Bank Sumut yang ditangani Kejati Sumut ini mengundang keganjilan dan menjadi pertanyaan bagi publik.  

"Kejaksaan seperti berueforia menggunakan pihak diluar BPK RI dan BPKP disaat KPK sendiri sudah tidak demikian. Anehnya, Kejati Sumut bersikap seperti ogah menyertakan kedua lembaga negara ini dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi," tutur mantan anggota DPR RI ini.

Yang menjadi keheranan IAW adalah, apa sudah ada aturan teknis tentang bagaimana penyidikan Kejaksaan menggunakan jasa KAP. "Kalau memang ada, mana aturannya sesuai perundang-undangan? Coba ditunjukkan ke publik" tantang Junisab.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan saat mengunakan KAP, apa ada nomenklatur anggaran Kejaksaan dalam APBN untuk membayar pihak swasta itu. 

"Mungkin Presiden harus melihat dengan teliti semua hal yang kami ungkap tersebut. Sebab, kondisi itu akan masuk pada situasi 'saling mempertentangkan' fungsi antar lembaga negara dengan institusi pemerintah dan atau pertentangan antar institusi pemerintah," ungkapnya.

Junisab mengimbau sebaiknya Kejati Sumut terbuka kenapa tidak mengunakan BPK RI dan BPKP saat penyidikan. Karena dengan menyewa KAP hal itu tidak lazim dalam tata kelola managemen penghitungan kerugian negara . 

"Mereka tidak bisa menyepelekan keingintahuan seperti kami kemukakan di atas, sebab yang dilakukan Kejati Sumut itu sangat tidak biasa," tandas dia.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut  Bobbi Sandri mengatakan bahwa, pihak penyidik Pidsus Kejati Sumut memang tidak menggunakan tim auditor BPKP Sumut. Namun, menggunakan tim auditor akuntan publik independen.

"Audit indenpen kita gunakan untuk penghitungan kerugian negara dalam kasus ini. Kita pernah mengajukan kepada BPKP Sumut dan melakukan ekspos. Namun, tidak ada kesepakatan antara penyidik dengan BPKP Sumut dalam kasus ini. Bahwa BPKP Sumut menyatakan tidak ada melawan hukum didalamnya. Tapi, fungsi BPKP‎ bukan menentukan atau menetapkan melawan hukum. Tapi, menentukan kerugian negara dalam kasus ini," jelas Bobbi Sandri.

Dengan begitu, penyidik tidak menggunakan tim auditor dari BPKP Sumut untuk penghitungan kerugian negara dalam kasus ini.

"Untuk menghitungan kerugian negara, bisa menggunakan tim audit independen, dari akademis, Inspektorat juga dan kita selaku penyidik juga bisa," tutur mantan kepala seksi penyidik (Kasidik) Kejati Sumatera Selatan ini.

Saat disinggung soal tim auditor yang digunakan oleh penyidik Kejati Sumut, Bobbi mengatakan tidak tahu dari mana penyidik Pidsus Kejati Sumut menggunakan tim auditor kerugian negara itu.

"Tidak tahu, pastinya segitu (Senilai Rp 10,8 miliar kerugian dalam kasus ini)," ujarnya.

‎Di sisi lain, untuk ketiga tersangka, yakni Pemimpin Divisi Umum Bank Sumut Irwan Pulungan, Pejabat Pembuat Komitmen Bank Sumut, Zulkarnain, dan seorang rekanan atau penyedia jasa Direktur CV Surya Pratama, Haltatif. Ketiga tersangka sudah tercatat 7 kali mangkir dalam pemeriksaan penyidik Kejati Sumut. Pemanggilan sebagai tersangka dan saksi yang mereka tidak penuhi.

Bobbi menyampaikan belum mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) untuk ketiga tersebut. Dengan alasan bahwan semua itu, wewenang dari pimpinan di Kejati Sumut.

"Belum, masih kita cari. Untuk DPO belum, karena bapak Kajati Sumut sedang tugas luar berada diluar negeri," tandasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kenderaan operasional dinas di Bank Sumut, senilai Rp18 miliar, yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013. Dari audit yang diterima penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut dari tim auditor akuntan publik terhitung kerugian negera dalam kasus ini mencapai Rp10,8 miliar.

Sementara itu, untuk dua tersangka, yaitu Mantan Direktur Operasional Bank Sumut M Yahya, dan mantan Asisten III Divisi Umum Bank Sumut M Jefri Sitindaon sudah dilakukan penahanan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.


(RRN)