2 Koruptor Penggangsir Uang Bank Sumut Segera Disidang

Farida Noris    •    Rabu, 21 Sep 2016 12:47 WIB
kasus korupsi
2 Koruptor Penggangsir Uang Bank Sumut Segera Disidang
Ilustrasi. Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Metrotvnews.com, Medan: Kejaksaan Tinggi Sumut melimpahkan berkas perkara dua dari lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional pada PT Bank Sumut pada 2013, ke Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 20 September 2016

Kedua tersangka masing-masing Muhammad Yahya selaku mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut dan M. Jefri Sitindaon selaku mantan Asisten 3 Divisi Umum PT Bank Sumut.

"Kejati Sumut melalui Tim Penuntutan di Pidsus telah melimpahkan berkas kedua tersangka Bank Sumut tersebut. Selanjutnya, kita menunggu penetapan persidangan untuk tanggal sidang dari Pengadilan Negeri Medan," kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Bobbi Sandri, kemarin.

Sementara itu, untuk ketiga tersangka lainnya, yaitu Irwan Pulungan selaku mantan Pemimpin Divisi Umum PT Bank Sumut, Zulkarnain selaku pelaksana sementara (pls) pejabat pembuat komitmen Bank Sumut, dan seorang rekanan penyedia jasa Direktur CV Surya Pratama H. Haltafif MB, akan tetap diproses lebih lanjut.

"Tim Penyidik Pidsus akan tetap memproses penyidikan ketiga tersangka. Ketiga akan dipanggil paksa agar dapat dimintai keterangan sebagai tersangka dan selanjutnya melimpahkan berkas mereka ke Pengadilan Tipikor Medan," jelasnya.

Akuntan publik menghitung kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp10,8 Miliar. Padahal, sebelumnya Bobbi mengatakan kerugian negara Rp11 Miliar yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumut.

"Audit indendepen kita gunakan untuk penghitungan kerugian negara. Kita pernah mengajukan kepada BPKP Sumut dan melakukan ekspos. Dan pihak BPKP Sumut lambat dalam auditnya. Dan tidak ada kesepakatan antara penyidik dengan BPKP Sumut dalam kasus ini," urainya.

Pengadaan sewa 294 unit mobil operasional Bank Sumut senilai Rp18 Miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013 diduga bermasalah. Ditemukan penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak didasarkan kontrak. 


(UWA)