Disebut Sarang Pungli, KPK Diminta Sadap PN Medan

Farida Noris    •    Senin, 17 Oct 2016 17:26 WIB
pungli
Disebut Sarang Pungli, KPK Diminta Sadap PN Medan
Demo agar hakim PN Medan disadap terkait dugaan pungli. (Foto: MTVN/Farida)

Metrotvnews.com, Medan: Ratusan massa Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (GAPBSI) menuding bahwa Pengadilan Negeri (PN) Medan menjadi sarang pungli. Mereka pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadap ponsel para hakim yang menyidangkan perkara di PN Medan.

"Kami minta disadap hakim-hakim itu. Kami sudah ajukan permintaan ke KPK. Kami minta hakim PN Medan tidak lagi bermain dalam kasus buruh. Kalau mau main duit, jangan kasus buruh, tapi cari kasus lain," ucap salah satu demonstran Alimuddin Siregar, di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan, Medan, Senin (17/10/2016).

Selama ini, kata massa, buruh yang berperkara di PN Medan dikenakan biaya bukti surat di PHI (perselisihan hubungan industrial). Bahkan biaya yang telah mereka bayarkan dengan tarif bervariasi itu tidak disertai dengan kuitansi.

"Dari dulu bukti PHI dileges, padahal seharusnya tidak dikenakan biaya. Kami sudah tak punya duit, diminta duit. Perkaranya kalah lagi di PN Medan. Kami minta ini dihapuskan. Apalagi selama ini bukti kuitansi tak ada. Itu ke mana uangnya? Kenapa tidak ada kuitansinya, berarti ini tak resmi," kata massa.

Bahkan, menurut mereka, selama ini, Pengadilan Negeri sengaja memperlambat penyampaian pemberitahuan putusan. Mereka menduga, hakim-hakim PN Medan sekongkol dengan para pengusaha sehingga para buruh selalu kalah. 

"Sudah jelas kontrak bertentangan dengan Undang-undang, tapi hakim bilang sudah sesuai. Dari tahun 2006 saya berperkara di sini, kita sudah sudah tau pasti kalah. Karena hakimnya sudah bekerja sama dengan pengacara dari perusahaan. Ini bisa membuat buruh mati," pungkas massa.

Humas Pengadilan Negeri Medan, Erintuah Damanik, yang menerima massa mengatakan sudah membahas masalah itu. Mulai hari ini, kata Erintuah, biaya leges perkara akan dibebaskan.

"Kita sudah bahas dengan pimpinan, untuk biaya perdata itu dibebskan biaya leges. Selain itu, tidak ada niat PN ketika sudah menerima putusan untuk memperlambat. Karena yang dikirim ke kita, berikut berkas yang kita kirim ke sana. Makanya prosesnya lama. Menyangkut leges bukti sudah ditiadakan mulai hari ini," ungkap Erintuah.

Mendengar itu, massa bersorak kegirangan. Mereka menyambut baik kebijakan itu. Usai menyampaikan aspirasinya, massa pun membubarkan diri.



(MEL)