Pengacara Gatot Sebut Jaksa Tak Jeli Lihat Persoalan

Farida Noris    •    Kamis, 10 Nov 2016 16:52 WIB
gatot pujo nugroho
Pengacara Gatot Sebut Jaksa Tak Jeli Lihat Persoalan
Gatot Pujo Nugroho dan tim kuasa hukumnya usai pembacaan tuntutan. Foto: Metrotvnews.com/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Tim penasihat hukum terdakwa Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara, menganggap Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jeli dalam melihat persoalan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Sehingga, seluruh kesalahan ditimpakan ke klien kami. Jaksa melihat persoalan teknis juga menjadi tanggung jawab penuh klien kami," kata Ibrahim Nainggolan, salah satu anggota tim penasihat hukum Gatot, usai sidang tuntutan, Kamis (10/11/2016).

Menurut Ibrahim, tuntutan delapan tahun penjara yang dijatuhkan JPU kepada Gatot merupakan sepenuhnya hak penuntut umum. Nantinya tim penasehat hukum akan menjabarkan fakta-fakta yang mereka temukan selama proses persidangan.

"Itu sepenuhnya hak jaksa. Tapi, kami akan memberikan pembelaan dan memberikan pendapat terkait dengan fakta-fakta yang kami temukan di persidangan. Semuanya akan disampaikan dalam pleidoi," kata Ibrahim.

Baca: Korupsi Dana Bansos, Gatot Dituntut 8 Tahun Penjara

JPU menuntut Gatot Pujo Nugroho delapan tahun penjara, denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Gatot juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp2,8 miliar yang dibayarkan paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya disita. Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara empat tahun.

Berkas tuntutan setebal 330 halaman itu dibacakan tim JPU dari Kejaksaan Agung dan Kejati Sumut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis siang 10 November. Sidang dipimpin Djaniko M.H. Girsang didampingi dua hakim anggota Berlian Napitupulu dan Merry Purba.

Baca: Uang Suap Gatot ke DPRD Sumut Capai Rp61 Miliar

Mantan orang nomor satu di Sumut itu dianggap bersalah bersama-sama Kepala Badan Kesbangpolinmas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Eddy Syofian dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013 yang merugikan negara senilai Rp4,034 Miliar. 

Menurut JPU, terdakwa Gatot terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pembacaan pleidoi terdakwa dan penasehat hukum akan disampaikan pada 17 November. Pembacaan replik pada 21 November dan penyampaian duplik 22 November. Sedangkan pembacaan putusan oleh majelis hakim akan dilakukan 24 November 2016.

 


(UWA)