Anggota DPRD Paling tak Patuh Serahkan LHKPN

Budi Warsito    •    Rabu, 07 Sep 2016 17:05 WIB
lhkpn
Anggota DPRD Paling tak Patuh Serahkan LHKPN
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (tengah), Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, di? Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro, Medan?, Rabu (7/9/2016). (Metrotvnews.com/Budi Warsito)

Metrotvnews.com, Medan: Dari seluruh penyelenggara negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling tidak patuh dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.

Ini terjadi lantaran ada perbedaan penafsiran definisi "penyelenggara negara" sebagaimana tercantum dalam UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Anggota DPRD menganggap dirinya bukan penyelenggara negara. Tapi, Komisi Pemberantasan Korupsi berpandangan beda.

"Ada satu DPRD menyurati KPK yang bilang mereka tidak wajib lapor, hanya DPR RI saja. Tapi soal penafsiran ini sudah selesai. Definisi dari KPK, bahwa DPRD itu masuk dalam penyelenggara negara," jelas Deputi Bidang Pencegahan pada KPK Pahala Nainggolan di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, (7/9/2016).

Pahala hadir di Medan dalam kapasitasnya mewakili KPK dalam acara "Penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara."

Terkait rendahnya tingkat kesadaran menyerahkan LHKPN, Pahala menyebut, dalam waktu dekat akan menyurati DPRD se-Indonesia. Surat itu merupakan imbauan agar seluruh anggota DPRD segera melaporkan harta kekayaan kepada KPK.

"Minggu depan kita akan surati mereka, karena yang paling rendah kepatuhannya adalah DPRD," tegasnya.

Meski begitu, Pahala memastikan bahwa tidak ada sanksi bagi anggota DPRD yang tak menyerahkan LHKPN. "Tapi kami akan umumkan nama-nama yang tidak melaporkan LHKPN. Sebenarnya ini penting untuk mereka juga, sebagai bukti kepada konstituen mereka bahwa mereka itu bersih," pungkas Pahala.

Turut hadir dalam acara itu, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, dan pejabat lainnya.


(SAN)