Markas PMI Nias Disegel

Pemkab Nias dan Pemkot Gunungsitoli Diminta Duduk Bersama

Budi Warsito    •    Kamis, 16 Mar 2017 14:31 WIB
sengketa
Pemkab Nias dan Pemkot Gunungsitoli Diminta Duduk Bersama
Sebuah bangunan yang digunakan PMI Nias dan disegel oleh Pemkot Gunungsitoli -- MTVN/Budi Warsito

Metrotvnews.com, Gunungsitoli: Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kota Gunungsitoli diminta duduk bersama untuk membahas penyegelan Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Nias. Pertemuan disarankan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Agar masalah cepat selesai," kata anggota DPRD Gunungsitoli Ridwan Saleh Zega, Kamis, 16 Maret 2017.

Anggota DPRD dari Fraksi NasDem itu menyayangkan sikap Pemkab Nias yang meminjam pakaikan sejumlah asetnya di luar lembaga struktur pemerintahan. Menurutnya, Pemkab Nias harusnya menyerahkan seluruh asetnya ke Pemkot Gunungsitoli karena telah melebihi batas waktu lima tahun pasca pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).

"Sesuai Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang pemekaran DOB, maka wajar bila Pemkab Nias segera menyerahkannya. Kemudian, aset itu disesuaikan peruntukannya tanpa meminjam pakaikan atau menyewakan ke pihak lain," paparnya.

Ridwan menjelaskan, DPRD Kota Gunungsitoli telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mendesak Pemkab Nias. Salah satunya, pembentukan Pansus Percepatan Penyerahan Aset dengan mengadakan pertemuan bersama Bupati Nias Sokhi’atulo Laoly pada Maret 2016.

"Saat itu, bupati berjanji akan segera menyerahkan aset tersebut secara berangsur-angsur ke Pemkot Gunungsitoli melalui Penyerahan Personil Pembiayaan dan Dokumen (P3D)," tandasnya.

(Baca: Pemkot Gunungsitoli Dianggap Melanggar Kesepakatan)

Sebelumnya, PMI Cabang Nias, Sumatera Utara, memprotes tindakan eksekusi terhadap markas di Jalan Soekarno, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli pada 11 Maret 2017. Ketua PMI Cabang Nias, Fomasp Laoly, menuding pelaku eksekusi melakukan tindakan penyerobotan.

PMI Nias memang menggunakan aset milik Pemerintah Kabupaten Nias dua bulan terakhir. Status aset yaitu pinjam pakai.

Bupati Nias Sokhi’atulo Laoly menganggap Pemkot Gunungsitoli melanggar kesepakatan. Namun Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua membantah anggapan tersebut. Malah, ia merasa tak pernah memiliki kesepakatan dengan Pemkab Nias terkait bangunan di Jalan Soekarno, Gunungsitoli itu.

(Baca: Wali Kota Gunungsitoli Bantah Langgar Kesepakatan)


(NIN)