Buruh Anggap Kebijakan Tax Amnesty tak Adil

Farida Noris    •    Rabu, 28 Sep 2016 11:57 WIB
tax amnesty
Buruh Anggap Kebijakan Tax Amnesty tak Adil
Ilustrasi tax amnesty, Ant

Metrotvnews.com, Medan: Buruh di wilayah Sumatera Utara menganggap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak adil. Lantaran itu, para buruh akan menuntut pemerintah menghapus program tersebut.

Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo, menilai tax amnesty mencederai rasa keadilan. 

"Selama ini, para buruh saja belum menerima upah, sudah dikenakan pajak. Mengapa para pengusaha, miliarder atau pejabat yang memiliki uang triliunan rupiah malah mendapatkan pengampunan pajak. Ini sangat tidak adil," ungkap Willy, Rabu (29/8/2016).

Lantaran itu, kata Willy, lebih 2.000 buruh berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan di Medan. Selain Medan, mereka datang dari Serdang Bedagai dan Binjai. Mereka bergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak Sumut (ABBSU).

Willy juga mendesak Pemprov setempat menaikkan upah minimum hingga Rp650 ribu. Itu bertujuan membuat kehidupan para buruh lebih sejahtera.

Ia juga menyampaikan tuntutan lain yaitu pemerintah memperbaiki infrastruktur. Jalan raya yang rusak dapat mengganggu usaha dan perekonomian. Warga dan buruh yang terkena imbas.

Willy mencontohkan infrastruktur di Kawasan Industri Medan (KIM). Saking rusaknya, tak banyak kendaraan yang melintasi jalan menuju KIM. Saat hujan turun, banjir merendam.

Selain kantor Gubernur Sumut, buruh juga melanjutkan aksi di Gedung DPRD. Mereka juga akan mengikuti aksi mogok nasional yang berlangsung serentak di Indonesia pada 29 September.

"Selama ini kita sudah membuat persiapan konsolidasi akbar jelang hari H mogok nasional. Seminggu sebelum aksi, kita juga sudah menyampaikan surat permohonan aksi ke Polda Sumut. Kita minta agar aparat kepolisian dapat mengawal aksi secara persuasif dan tidak melakukan tindak kekerasan, mengingat aksi akan dilakukan secara damai," tukasnya.

Tax amnesty merupakan program pemerintah untuk memaksimalkan dan menertibkan pendapatan pajak. Dalam kebijakan itu, wajib pajak wajib melaporkan aset dalam negeri bahkan luar negeri ke pemerintah. 

Besaran pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan jumlah aset yang dimiliki wajib pajak. Setelah melapor, pemerintah memberi waktu pada wajib pajak untuk membayar pajak dan denda. 

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tak mewajibkan kelompok masyarakat untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut, yaitu:
- Berpenghasilan di bawah Rp54 juta per tahun
- Penerima harta warisan yang memiliki penghasilan di bawah Rp54 juta per tahun
- Wajib pajak yang membetulkan surat pemberitahuan tahunan
- Wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT
- WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari setahun dan tak punya penghasilan dari Indonesia



(RRN)