Ekonomi Kepri Anljok

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 09 Aug 2017 15:12 WIB
perekonomian
Ekonomi Kepri Anljok
Ilustrasi Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Batam: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri berada di titik nadir. Ekonomi wilayah ini hanya tumbuh 1,52 persen di semester pertama 2017. Angka tersebut menempatkan Kepri berada di posisi paling bawah yakni peringkat 33 pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat 33 pertumbuhan ekonomi nasional tersebut hanya terpaut satu tingkat di atas Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada di peringkat 34. 

"Angka pertumbuhan ekonomi Kepri ini sangat mengkhawatirkan. Semua stakeholders di Kepri harus duduk bersama mencari solusi menyikapi pertumbuhan ekonomi yang merosot seperti sekarang ini," ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Maruf Maulana kepada Metrotvnews.com, Rabu, 9 Agustus 2017.

Ia mengatakan, sejumlah langkah konkret perlu segera dilakukan Pemprov Kepri mengatasi kondisi ini. Termasuk peran serta pemerintah pusat menyikapi perkembangan yang terjadi di Batam saat ini. Terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemkot Batam. 

"Dualisme kewenangan ini menjadi tidak efektif bagi iklim investasi di Batam," ujarnya. Mengapa Batam menjadi fokusnya, kata Maruf, karena Batam merupakan motor penggerak perekonomian Kepri. 

Kadin Kepri bahkan mendorong Pemprov Kepri melakukan uji materi terkait sengketa kewenangan dua lembaga tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena di situlah letak ketidakpastian hukum untuk berinvestasi.

"Di luar persoalan tersebut, Kadin Kepri mengajak seluruh stakeholders agar bersatu padu melakukan terobosan-terobosan untuk menggairahkan perekonomian Kepri," kata Maruf. 

Terobosan itu, sambung Maruf, misalnya, mengembangkan bidang lain, selain industri, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti bidang maritim, pariwisata, dan sektor UMKM, dan lainnya.

Sekadar diketahui, pertumbuhan ekonomi Kepri di angka 1,52% adalah terendah sepanjang sejarah berdirinya provinsi ini sejak 2002 silam. Pada 2015 lalu, ekonomi Kepri sempat berada di angka 5%. Namun dalam kurun dua tahun terakhir ekonomi Kepri, khususnya Batam mengalami pasang surut.

Puncaknya ketika ekonomi global lesu, industri-industri di Batam yang umumnya berorientasi ekspor kena dampaknya. Terutama industri galangan kapal atau shipyard. Beberapa industri bahkan tutup karena tidak bisa beroperasi akibat sepinya order dari luar negeri.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam mencatat, terdapat sekira 34 perusahaan di Batam tutup dan ribuan tenaga kerja di PHK. Masih data Disnaker Batam, angka pengangguran di Batam mencapai lebih 100 ribu orang pada 2016. 

Pengamat Ekonomi Kepri, Gita Indrawan, menilai, harus ada langkah antisipasi dari para stakeholders untuk mengatasi perekonomian Kepri yang tengah anjlok saat ini. 

Ada dua upaya yang dapat dilakukan pemerintah, kata Gita, yakni, pertama; mencari solusi atas tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Kewenangan tersebut, kata Gita, terutama menyangkut perizinan investasi.

"Investor yang datang tentu hanya ingin berhadapan (mengurus berbagai perizinan) dengan satu pihak (institusi/lembaga). Jika menghadapi dua pihak, justru akan membuat investor tidak nyaman. Selain itu, adanya dua kewenangan tentu memakan biaya yang besar," tegasnya. 

Upaya kedua yang harus dilakukan pemerintah, kata Gita, harus menyempurnakan konsep Free Trade Zone (FTZ) di Batam. Gita menilai ada kelemahan dalam penerapan FTZ di Batam selama ini. 

Industri-industri di Batam yang sangat bergantung pada pasar global, kata Gita, secara otomatis tidak bisa menjual produknya di dalam negeri karena terbentur aturan FTZ. 

Seharusnya, kata dia, ketika ekonomi global guncang, pemerintah perlu membuat sebuah formula agar industri-industri di Batam bisa menjual produknya di dalam negeri. Ini untuk menyelamatkan agar industri di Batam yang umumya berorientasi ekspor tidak kolaps dan gulung tikar. 

"Mungkin istilahnya FTZ Plus. Industri-industri di Batam mendapat kelonggaran bisa menjual produknya di dalam negeri ketika order dari luar (luar negeri) sepi," jelasnya.

Selain dua upaya tersebut di atas, tambah Gita, pemerintan dalam hal ini Pemprov Kepri perlu mengembangkan potensi lain, seperti bidang maritim dan pariwisata untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Kepri. 

"Kita ketahui bersama bahwa 96% wilayah Kepri adalah laut, dan sisanya merupakan daratan. Saya melihat ada potensi besar di bidang maritim yang belum tergarap secara maksimal. Wilayah Kepri yang terdiri dari ribuan pulau juga punya potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata," bebernya. 

Jika dua bidang ini mampu digarap secara maksimal, terang Gita, pihaknya yakni pertumbuhan ekonomi Kepri perlahan mampu bangkit dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kepri, Gusti Raizal Eka Putra menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kepri yang berada di angka 1,52% di semester pertama 2017 di luar dugaan. Pihaknya belum dapat berkomentar banyak terkait hal itu.

"Kami akan menyampaikan secara lengkap konsidi perekonomian Kepri dalam waktu dekat, Kamis atau Jumat besok. Kami siapkan dulu bahannya (materinya) ahar lebih lengkap," kata Gusti. 


(ALB)