Hakim Bidik Kesaksian Wali Kota Sibolga di Kasus Korupsi Rusunawa

Farida Noris    •    Sabtu, 01 Oct 2016 09:57 WIB
korupsi rusunawa sibolga
Hakim Bidik Kesaksian Wali Kota Sibolga di Kasus Korupsi Rusunawa
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk (kanan). Foto: MI/Januari Hutabarat

Metrotvnews.com, Medan: Wali kota Sibolga Syarfi Hutauruk, diagendakan hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana pengadaan tanah sarana rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan perkantoran Kota Sibolga dengan terdakwa pelaksana tugas Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemko Sibolga, Januar Efendy Siregar, dan Adely Lis selaku rekanan.

"Penuntut umum telah mengagendakan pemanggilan terhadap orang nomor satu di Kota Sibolga itu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen, Sabtu (1/10/2016).

Menurut Netty, kehadiran Syarfi diperlukan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Pada saat kasus ini belum naik sidang, Syarfi pernah beberapa kali menolak panggilan jaksa sebagai saksi.

Nantinya, JPU akan mengkonfirmasi ulang kepada Syarfi soal mekanisme pembelian lahan yang dikuasai Adely Lis seluas 7.171 meter persegi yang terletak di Jalan Merpati/Jalan Mojopahit Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

"Ada beberapa faktor dan keganjilan dalam proses pembelian lahan milik Adely Lis oleh Pemko Sibolga. Dan agenda itu telah kita jadwalkan, tinggal menentukan waktu apakah di awal atau di akhir persidangan. Tapi, dipastikan Wali Kota Sibolga hadir untuk memberikan keterangan," kata Netty.

Dalam kasus ini, Pemko Sibolga mengalokasikan dana Rp1,725 miliar untuk belanja modal tanah sarana perumahan dan perkantoran yang ditampung APBD Kota Sibolga tahun anggaran 2012. Sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa belum teranggarkan dalam APBD Pemko Sibolga TA 2012. 

Adely Lis selaku rekanan bermaksud menjual tanah itu. Akan tetapi, pengusahaan tanah tersebut tanpa dilandasi alas hak yang jelas. Adely hanya mengaku bahwa lahan itu milik kakak kandungnya, Amran Lis. 

Pada 22 Juni 2012,  Syarfi mengundang Adely ke kantor Wali Kota Sibolga. Pertemuan itu juga dihadiri Januar Efendy Siregar untuk menyelesaikan masalah tanah pembangunan rusunawa. 

Dalam pertemuan itu, Adely bertanya kepada Syarfi, "berapa Pak Wali?" Kemudian Syarfi mengatakan "staf saya kan sudah tawarkan Rp950.000 per meter persegi."

Padahal harga itu bukan merupakan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk Wali Kota Sibolga dan bukan merupakan hasil musyawarah dengan Dinas PKAD Kota Sibolga. Tak hanya itu, harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasaran.

Adely juga meminta uang muka Rp1,5 miliar ke Pemko Sibolga. Akan tetapi karena dana pembelian tanah pembangunan rusunawa Sibolga belum teranggarkan di APBD Kota Sibolga, Januar mengambil kebijakan menggunakan dana dari Pos Anggaran Belanja Langsung Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Sarana Perumahan dan Perkantoran SKPD Dinas PKAD Kota Sibolga. Menurut Januar, penganggaran itu sudah atas persetujuan Syarfi.

Kemudian dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp5,3 miliar ke Adely. Sehingga total pembayaran Rp6,8 miliar. Setelah pembayaran lunas, Adely tidak melepas haknya di hadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sibolga sebelum menyerahkan penguasaan hak atas tanah kepada Pemko Sibolga. 

Sehingga, Kantor Pertanahan tidak bisa menghapus hak milik dan status atas tanah itu. Maka, tanah itu tidak menjadi tanah yang langsung dikuasai negara. 

Dengan tidak adanya pelepasan hak maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat kepada BPN Kota Sibolga. Akibatnya, Pemko Sibolga dirugikan Rp3.2 miliar sebagaimana laporan hasil audit investigatif perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan kantor akuntan publik.
(UWA)