Batam Kebanjiran Imigran, Pemkot Surati Kemenko Polhukam

Metrotvnews.com, Batam: Pemerintah Kota Batam menyurati Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan imigran yang kini jumlahnya mencapai ratusan orang di Batam.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan surat itu berisi permintaan untuk dapat membawa keluar para imigran dari Kota Batam mengingat Batam merupakan daerah investasi. 

"Kami minta agar mereka dapat dicarikan tempat lain. Batam ini adalah daerah tujuan investasi. Kami ingin agar orang-orang yang masuk ke Batam adalah orang yang aman. Bukan berarti mereka tidak aman, tetapi kami ingin agar tak muncul masalah baru yang dapat mengganggu investasi di daerah ini," ujarnya di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (6/9/2016).

Supaya tidak menjadi masalah sosial di Batam, ia berharap Kemenko Polhukam dapat menarik dulu para imigran tersebut keluar dari Batam.


Yahya, imigran asal Sudan, saat ditemui di lokasi penampungan Taman Aspirasi, Kota Batam

Saat ini terdapat dua gelombang imigran yang masuk ke Batam. Gelombang pertama masuk ke Batam pada 2015 berjumlah sekitar 300 orang. Mereka ditampung di Hotel Kolekta dan di bawah penanganan International Organitation of Migrasi (IOM).

Gelombang kedua masuk awal 2016 sebanyak belasan orang dan tinggal di Taman Aspirasi Batam.

Setelah berjalan beberapa bulan, jumlah imigran yang masuk ke Batam terus bertambah. Sampai saat ini, jumlah imigran di Taman Aspirasi sebanyak 94 orang. Mereka berasal dari Sudan, Somalia, Afganistan, dan Pakistan.

Jumlah imigran yang terus bertambah inilah yang dikhawatirkan wali kota Batam. Terlebih, lokasi penampungan imigran di Taman Aspirasi tidak memadai. "Kami berharap ada solusi dalam penanganan imigran ini," ujarnya.

Yahya, imigran asal Sudan, mengaku sudah tiga bulan menetap di Taman Aspirasi bersama puluhan imigran lainnya. Ia datang ke Batam karena tidak diterima oleh daerah lain. 

"Kami belum tahu seperti apa ke depannya. Selama ini tahunya kami dalam pengawasan pemerintah dan imigrasi," aku Yahya. 

Ia memilih meninggalkan negaranya karena perang yang berkepanjangan. Selama Agustus 2016 lalu, kata Yahya, ada 300 orang tewas akibat perang di Sudan.



(UWA)