KPK Supervisi Kasus Korupsi DBH Kepri Senilai Rp785 Miliar

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 31 Aug 2016 22:48 WIB
kasus korupsi
KPK Supervisi Kasus Korupsi DBH Kepri Senilai Rp785 Miliar
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (31/8/2016). Foto: Metrotvnews.com/Anwar Sadat

Metrotvnews.com, Batam: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi sejumlah perkara dugaan korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Kepri dan Kejaksaan Tinggi Kepri, Rabu 31 Agustus 2016.

Dari sekian perkara itu, kasus dugaan korupsi dana tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Non-Migas yang belum dibayarkan Pemprov Kepri ke tujuh kabupaten/kota di Kepri sebesar Rp785 miliar, mendapatkan atensi KPK. 

Dana sebesar itu merupakan total keseluruhan dana tunda salur DBH Pajak Non-Migas yang belum dibayarkan Pemprov Kepri kepada tujuh kabupaten/kota di Kepri sejak 2014, 2015, hingga 2016. Kasus dugaan korupsi ini ditangani penyidik Kejati Kepri. 

"Kasus dugaan korupsi DBH nonmigas ini masuk dalam supervisi kami. Dalam pertemuan dengan Kejati Kepri, mereka menjabarkan perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Kami memberikan masukan agar kasus ini dapat ditangani secara serius dan transparan," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada Metrotvnews.com usai penandatangan kerja sama Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (31/8/2016).

Basaria mengungkapkan, sebelumnya KPK sudah mendapatkan laporan kasus dugaan korupsi dana tunda salur DBH Pajak Non Migas tersebut dari masyarakat, namun tidak dapat langsung menindaklanjuti karena telah ditangani Kejati Kepri.  

"Kasus ini sedang ditangani Kejati Kepri. Berikan kesempatan dulu kepada mereka untuk menangani perkara ini. Nanti mereka akan berkoordinasi dengan kami terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Kami juga akan ikut memantau sejauh mana prosesnya," kata Basaria. 

Sejauh ini, Kejati Kepri sudah ‎memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi ini. Mereka yang dipanggil adalah pejabat berwenang di Pemprov Kepri, termasuk pejabat di tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau.  

Data yang dihimpun, dari total dana tersebut, terdapat Rp333,4 miliar lebih kewajiban Provinsi Kepri atas DBH  penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P), dan Pajak Rokok (P-Roko) yang belum disetorkan ke tujuh kabupaten/kota di Kepri dari 2014 hingga 2015.

Kabupaten/kota yang seharusnya menerima DBH Pajak Non-Migas dari Provinsi Kepri itu, masing-masing, Kota Batam pada 2014 Rp13,7 miliar dan pada 2015 sebesar Rp137,6 miliar; Kota Tanjungpinang Rp45,9 miliar; Kabupaten Bintan Rp42,6 miliar; Kabupaten Karimun Rp31,4 miliar; Kabupaten Natuna Rp29,6 miliar; Kabupaten Lingga Rp23,8 miliar; dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22,3 miliar.


(UWA)