Korupsi Proyek SMKN Binaan, Kadisdik Sumut Divonis 2 Tahun Bui

Farida Noris    •    Selasa, 06 Sep 2016 16:56 WIB
kasus korupsi
Korupsi Proyek SMKN Binaan, Kadisdik Sumut Divonis 2 Tahun Bui
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Masri. Foto: Metrotvnews.com/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Masri, dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan, Selasa 6 September 2016. 

Masri terbukti melakukan tindak pidana korupai secara bersama-sama dalam proyek pengadaan revitalisasi peralatan praktik permesinan di SMK Negeri Binaan Sumut tahun 2014 yang merugikan negara Rp4,8 miliar.

"Menghukum terdakwa Masri selama dua tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," ucap ketua majelis hakim Berlian Napitupulu dalam amar putusan yang dibacakan di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan.

Tak hanya Masri, dua pejabat lainnya, Riswan selaku Pejabat Pe­laksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Tata Usaha SMK Negeri Binaan Disdik Provsu; dan Muhammad Rais MPd MSi selaku Kepala SMK Binaan Pemprovsu sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), masing-masing dijatuhi hukuman penjara dua tahun delapan bulan, denda Rp100 juta.

Riswa harus menjalani tambahan hukuman kurungan dua bulan jika tak mampu membayar denda. Sedangkan Muhammad Rais harus menjalani empat bulan kurungan jika tak membayar denda.

Ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi putusan itu, ketiga terdakwa melalui penasehat hukum dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum banding. 

Usai persidangan, JPU Netty Silaen mengatakan, sesuai fakta persidangan, Imam Bahriyanto selaku Direktur CV Mahesa sudah ditetapkan penyidik sebagai tersangka. Selain itu uang kerugian negara Rp4,8 miliar akan dibebankan ke Imam Bahriyanto.

Sebelumnya, JPU Netty Silaen menuntut Masri tiga tahun penjara, denda Rp150 juta, subsider 1 tahun kurungan. Kemudian Muhammad Rais dan Riswan masing-masing dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.

Pada 30 April 2014, SMK Negeri Binaan Provsu mendapat kucuran anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan sebanyak 85 item.

Ketiga terdakwa berulang kali menemui Direktur CV Mahesa Bahari untuk membahas proyek itu. Bahkan biaya keberangkatan terdakwa Riswan dan Muhammad Rais untuk ke Jakarta juga ditanggung CV Mahesa Bahari. Agus Daryadi selaku Komisaris CV Mahesa Bahari mengajak Imam Bahriyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari untuk ikut dalam proses pelelangan barang di SMK Negeri Binaan Provsu. 

Dari proses lelang itu, terdakwa Muhammad Rais tidak menyusun HPS secara benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses lelang juga terdapat kecurangan dengan memenangkan CV Mahesa Bahari sebagai rekanan tanpa melalui prosedur yang benar.
 
Setelah CV Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang, lalu Direktur CV Mahesa Bahari bersama dengan terdakwa Masri menandatangani kontrak.


(UWA)