6.500 Anak Panti Asuhan di Sumut Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

Farida Noris    •    Selasa, 18 Apr 2017 11:15 WIB
bpjs kesehatan
6.500 Anak Panti Asuhan di Sumut Belum Terdaftar BPJS Kesehatan
Ilustrasi -- ANT/Rahmad

Metrotvnews.com, Medan: Regulasi yang ditetapkan pemerintah menyebabkan 6.500 anak dari 150 panti asuhan di Sumatera Utara belum terdaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, anak-anak tersebut berhak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

"Dari 150 panti asuhan di Sumut, baru 12 panti asuhan saja yang sudah melakukan tahap pengajuan bagi layanan kesehatan anak-anak pantinya. Tapi, sampai sekarang itu juga belum ada perkembangan," kata Ketua Forum Panti Asuhan Sumut Rafdinal di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 18 April 2017.

Rafdinal menjelaskan, proses pengajuan kepesertaan terhambat oleh regulasi yang ditetapkan pemerintah. Anak-anak panti asuhan diharuskan memiliki surat keterangan mutasi.

Pengajuan dilakukan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta harus mendapatkan persetujuan dari bupati atau wali kota. Lalu, dapat diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

"Regulasi ini yang menghambat proses perolehan jaminan kesehatan bagi anak panti. Makanya, baru sebagian kecil panti asuhan saja yang sudah melakukan tahap pengajuan. Itu pun belum ada kabar perkembangannya. Padahal, sejak Januari pengajuan sudah dilakukan," jelasnya.

Menurut Rafdinal, saat ini panti asuhan harus mengeluarkan biaya sendiri jika ada anak yang sakit. Padahal, panti asuhan juga harus mengeluarkan biaya tak sedikit untuk pendidikan anak-anak.

"Mau bagaimana lagi, kalau anak-anak sakit, panti asuhan yang harus membiayai perobatannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengkhawatirkan jika ada hal yang tidak terkonfirmasikan, sehingga anak-anak panti asuhan tidak terdaftarkan layanan kesehatannya. Padahal, anak-anak tersebut berhak menerima KIS PBI-JK.

"Tolong dikomunikasikan ke kepala Dinas Sosial tingkat II karena mereka punya hak. Nanti, dari Dinas Sosial tingkat II mudah-mudahan bisa dikordinasikan dengan Dinas Kesehatan?. Andaikan tidak, dari Dinas Kesehatan langsung ke Mensos. Nanti dari Mensos akan melihat pantinya," ujarnya.


(NIN)