Mendagri Angkat Plt Bupati Batubara

Farida Noris    •    Jumat, 15 Sep 2017 18:14 WIB
ott kpk
Mendagri Angkat Plt Bupati Batubara
KPK menahan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017. Foto: Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Medan: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo menunjuk Wakil Bupati RM Harry Nugroho sebagai pelaksana tugas (plt) Bupati Batubara. Penugasan ini dilakukan setelah OK Arya Zulkarnain ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Penunjukan Harry sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batubara dituangkan dalam surat Mendagri Nomor 132.12/4236/SJ tertanggal 14 September 2017. Surat itu dibacakan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, Jumat 15 September 2017.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Maka tugas dan wewenang itu dilaksanakan wakil kepala daerah.

KPK resmi menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017. OK Arya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.

Selain OK Arya, KPK juga menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Hendardy, Sujendi Tarsono dari pihak swasta, dan dua orang selaku kontraktor proyek yakni Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Batubara Tersangka Suap

Dalam kasus ini OK Arya, Sujendi dan Helman sebagai pihak penerima suap. Sedangkan pihak pemberi suap adalah Syaiful dan Maringan.

Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Baca: KPK Geledah Showroom Milik Rekan Bisnis Bupati Batubara)


(SUR)