Disperindag Medan Tunggu Surat Edaran Kebijakan HET Beras

Farida Noris    •    Rabu, 30 Aug 2017 15:52 WIB
Disperindag Medan Tunggu Surat Edaran Kebijakan HET Beras
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Metrotvnews.com, Medan: Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 September 2017. Namun hingga kini, Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Medan belum belum menerima surat edaran tindak lanjut kebijakan itu.

"Kita masih menunggu surat edaran dari Kemendag. Itu sampai saat ini belum ada," kata Kepala Dinas Pedagangan Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis, Rabu 30 Agustus 2017.

Dia mengatakan hingga saat ini kriteria beras yang ditetapkan HET tersebut belum diketahui. Karena itulah Dinas Perdagangan Kota Medan belum bisa mengambil tindakan dan melakukan sosialisasi di lapangan.

"Kita belum tahu, beras yang mana yang ditetapkan HET itu. Apakah sama dengn minyak kemarin. Kalau minyak kemarin itu ada minyak rakyat. Atau sama dengan gula, jadi ada kriterianya. Makanya kita tunggu 1 September nanti," pungkasnya.

Disisi lain, pedagang beras mengaku belum mengetahui adanya penetapan HET beras tersebut. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, dia mengaku akan memulainya setelah menghabiskan stok yang tersedia.

"Kalau kita setuju saja bila itu diterapkan. Asalkan kebijakan pemerintah ini tidak merugikan pedagang. Tapi sampai saat ini belum ada surat edaran yang kita terima," ujar Rahmat pedagang di Pusat Pasar Tradisional Medan.

Terpisah, pengamat ekonomi di Medan M Ishak, meyakini HET beras yang akan diterapkan yakni harga beras Rp 9.900 untuk jenis medium dan Rp 13.300 untuk beras premium, tidak akan efektif mengendalikan harga. Karena yang akan berlaku tetap mekanisme pasar.

"Seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), ketika sampai di daerah semisal Nias harganya tidak seperti HET tersebut. Karena ada biaya transportasi dan operasional yang dibebankan. Demikian juga beras. Artinya, HET ini hanya berlaku di kota-kota besar. Sedangkan di daerah, tidak ada jaminannya," ujarnya.

Dia menyebutkan pemberlakuan HET di Kota Medan masih memungkinkan. Namun tetap saja harus ada sosialisasi dengan mengundang distributor dan pedagang dalam bentuk pertemuan serta menyebar atau membagikan brosur agar penetapan HET tersebut semakin tersosialisasi.

"Karena harus ada kesepakatan dengan distributor dan pedagang. Selain itu sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat mengetahui kebijakan ini," terangnya.



(ALB)