Mutasi Berbuah Interpelasi Gubernur Kepri

   •    Selasa, 22 Nov 2016 12:56 WIB
hak interpelasi
Mutasi Berbuah Interpelasi Gubernur Kepri
Presiden Joko Widodo menyerahkan dokumen kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kiri) saat upacara pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/5). (ant/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Tanjungpinang: Sejumlah pejabat eselon II-IV di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dimutasi. Langkah ini rupanya tak terlalu disetujui kalangan legislator.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepri akan menggunakan hak interpelasi. Gubernur Kepri Nurdin Basirun enggan menanggapi rencana itu.

"Nanti saya jawab. Nanti saya jawab," ucap Nurdin kepada wartawan, seperti dikutip Antara di Tanjungpinang, Selasa (25/11/2016).

Nurdin mengatakan, permasalahan itu tidak akan disampaikan kepada wartawan. "Bukan di sini saya jawab. Nanti di DPRD Kepri," ujarnya.

Sementara sejumlah anggota DPRD Kepri sudah mencari dukungan agar menggunakan hak interpelasi untuk menguak permasalahan mutasi pejabat eselon II-IV yang mendadak dilakukan Gubernur Nurdin baru-baru ini.

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kepri Sahat Sianturi mengklaim beberapa anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari partai pengusung H.M. Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 memberi dukungan penggunaan hak interpelasi.

Tujuan hak interpelasi, katanya, semata-mata mendorong Nurdin Basirun meningkatkan kinerjanya. "Tidak ada maksud lain selain mendorong pemerintahan ini agar lebih baik lagi, terutama dalam mengambil kebijakan yang strategis," katanya.

Sahat mengemukakan sejumlah anggota DPRD Kepri sudah memberi dukungan. Jika diakumulasikan jumlah anggota DPRD Kepri yang mengajukan hak interpelasi melebihi dari 10 orang dari partai yang berbeda.

Secara politik, kata dia, jumlah anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari partai pendukung Nurdin mencapai 28 orang, mayoritas dari PDIP, Golkar, dan Hanura.

"Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak interpelasi minimal didukung oleh 10 orang anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari satu partai," katanya.
(SAN)