Tersangka Dwelling Time Sebut Pelindo Tahu soal Pungli

Budi Warsito    •    Kamis, 06 Oct 2016 20:41 WIB
dwelling time
Tersangka Dwelling Time Sebut Pelindo Tahu soal Pungli
Suasana di depan Kantor DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia di Medan saat polisi menggeledah, MTVN - Budo Warsito

Metrotvnews.com,Medan: Pihak Pelindo I diduga mengetahui praktik pungutan liar dalam kasus dwelling time di Pelabuhan Belawan, Medan. Hal ini diungkapkan oleh HPM, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut, yang diringkus Tim Khusus Gabungan Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara (Sumut).

"Pelindo tahu. Saya kan masuk di sistemnya. Saya di sana sejak 2012," ungkapnya di Mapolda Sumut, Kota Medan, Kamis (6/10/2016).

HPM menjelaskan, apa yang dilakukannya bukanlah pemerasan, melainkan murni bisnis. Dirinya mengaku, ia membuat kesepakatan dengan pemilik barang dan menyepakati biaya bongkar muat senilai Rp141 juta. 

"Saya deal dengan pemilik barang. Saya minta dia bayar Rp75 juta untuk bayar uang muka dulu, karena saya harus bayar 75 persen dari tarif. Saya berbisnis," ujarnya.


(Tersangka HPM di Mapolda Sumut, MTVN - Budi Warsito)

HPM melanjutkan, pemilik barang tidak sanggup membongkar barangnya. Sehingga buruh bongkar muat dilibatkan untuk melakukan bongkar muat barang tersebut. 

Namun, pernyataan HPM dibantah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut Kombes Toga Habinsaran Panjaitan. Menurut Toga, buruh hanya dijadikan tameng untuk memeras perusahaan pemilik barang. 

"Sebab di sana tidak menggunakan buruh. Sudah punya alat Pelindo, alat pemilik barang. Untuk kasus ini barangnya itu batu pecah, semua pakai mesin curah. Di mana buruhnya? Berapalah itu jumlahnya," jelas Toga.

Meski HPM menyebut bisnisnya dilakukan sesuai kesepakatan, Toga menyatakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur. Tersangka mengenakan tarif bongkar muat batu pecah hingga Rp40.000 per ton. 

"Padahal di Batam tarifnya hanya Rp900 per kg. Kalau perusahaan menolak, tidak dibongkar. Ini kan memberatkan, biaya bongkar lebih mahal dari harga batunya," tutur Toga.

Dirkrimsus Polda Sumut ini juga menduga pihak Pelindo I pasti mengetahui praktik yang dilakukan tersangka HPM dan P yang diringkus. "Praktik seperti ini sudah berlangsung lama. Sudah bertahun-tahun," ungkapnya.

Toga juga menyatakan mereka akan terus menyelidiki kasus ini. Bukan hanya terkait pemerasan, mereka juga mendalami biaya-biaya yang dibebankan kepada pemilik barang. Dia mencontohkan ada biaya buruh sebesar Rp27.500 untuk penanganan setiap kontainer di Pelindo I. 

"Kita akan selidiki, sampai tidak itu ke tangan buruh," tegasnya.

Bahkan polisi sudah mencium adanya praktik uang pelicin jika kapal ingin lebih cepat bersandar. "Angkanya Rp5 juta-Rp7 juta. Ini masih kita selidiki," pungkas Toga. 


(RRN)