Organda Medan Bakal Siapkan 50 Unit Angkot ber-AC

Farida Noris    •    Rabu, 19 Jul 2017 10:50 WIB
angkot
Organda Medan Bakal Siapkan 50 Unit Angkot ber-AC
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Medan: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Medan bakal menyediakan 50 unit angkutan kota (angkot) berpendingin udara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya pengguna jasa angkot.

Sekretaris Organda Medan Jaya Sinaga mengatakan, wacana angkot yang dilengkapi Air Conditioners (AC) tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

"Paling lambat pada 2018 seluruh angkutan umum wajib menggunakan AC dengan temperature 20-25 derajat celcius. Sehingga, para pengguna jasa angkot bisa merasa semakin nyaman," kata Jaya di Medan, Sumatera Utara, Rabu 19 Juli 2017.

(Baca: Program Angkot Berpendingin Bisa Dijadikan Syarat Peremajaan)

Menurut Jaya, angkot ber-AC ini bakal didatangkan dari Bandung. Harga angkot ditaksir berkisar Rp180 juta per unit. Tentunya angkot dalam kondisi baru itu bakal dibayar dengan sistem kredit.

"Model angkotnya sama dengan yang ada saat ini. Segmen pasar kita, bisa melewati kampus-kampus di Medan dan perkantoran. Penumpang dalam angkot ber-AC ini tentu lebih sedikit. Tarif bisa lebih murah. Untuk drivernya bakal direkrut lagi yang benar-benar memenuhi syarat," jelas Jaya.

Namun, pengadaan angkot ber-AC ini hanya bisa direalisasikan jika ada keseriusan dari Pemerintah Kota Medan. Keseriusan yang dimaksud adalah dukungan modal dan tidak menambah beban pengusaha angkot di tengah sulitnya bisnis angkutan saat ini.

"Kalau kita dari Organda siap, tapi kan bentuk kesiapan itu harus juga didukung dengan keseriusan Pemkot Medan, wali kota, dan Dishub. Kita tanya, bagaimana niat mereka untuk rencana ini, serius tidak," ucapnya.

(Baca: Pola Pikir Operator Harus Berubah demi Optimalisasi Pelayanan)

Jaya menilai, Pemkot Medan tidak ikut mendorong agar Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 bisa terlaksana. Bahkan, hingga kini tidak ada pembahasan untuk pelaksanaan Permenhub tersebut.

"Kita lihat saja Bekasi, pemkotnya terlibat langsung. Di Medan, pemkotnya malah tidak serius. Kalau pengusaha siap, tapi pemkot tidak hadir, itu sama juga bohong. Artinya, Pemkot Medan tidak berpihak," urainya.


(NIN)