Kejati Tak Tahu Keberadaan 3 Tersangka Kasus Korupsi Bank Sumut

Farida Noris    •    Selasa, 06 Sep 2016 17:05 WIB
kasus korupsi
Kejati Tak Tahu Keberadaan 3 Tersangka Kasus Korupsi Bank Sumut
Ilustrasi/MI

Metrotvnews.com, Medan: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tidak mengetahui keberadaan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa kendaraan operasional dinas di Bank Sumut. Ketiga tersangka bahkan sudah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik.

"Kita tidak tahu di mana ketiga tersangka sekarang berada. Karena selama ini kami kirim surat panggilan ke pihak Bank Sumut," ucap Kasubsi Humas Kejati Sumut, Yosgernold Tarigan, Senin (5/9/2016).

Menurut dia, penyidik sudah menyampaikan ke pimpinan apa langkah yang akan diambil untuk ketiga tersangka. "Sabar dulu, kita lagi menunggu apa progres dari pimpinan. Mengenai panggilan paksa, tentu bisa dilakukan. Tapi, nanti dulu kita tunggu itikad baik mereka," paparnya.

"Ketiga tersangka sudah tidak taat hukum. Jadi kita sudah sampaikan kepimpinan bagaimana progres ke depan. Saat ini progres masih berjalan. Sabar dulu."

Sebelumnya, tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa kendaraan operasional dinas di Bank Sumut, telah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik.

Ketiga tersangka yakni Pemimpin Divisi Umum Bank Sumut Irwan Pulungan, Pejabat Pembuat Komitmen Bank Sumut Zulkarnain, dan seorang rekanan atau penyedia jasa Direktur CV Surya Pratama, Haltatif.

Kejati Sumut telah menetapkan lima tersangka. Dua dari lima orang tersangka pada Rabu 20 Agustus telah ditahan. Kedua tersangka yang ditahan yakni Muhammad Yahya selaku mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut dan M Jefri Sitindaon selaku mantan Asisten 3 Divisi Umum PT Bank Sumut.

Pengadaan sewa 294 unit mobil operasional Bank Sumut senilai Rp18 Miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013 diduga bermasalah. Ditemukan penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak didasarkan kontrak. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) kerugian negara diperkirakan Rp11 Miliar.



(UWA)