Dispendukcapil Sumsel tak Bisa Pantau Proses Distribusi Blangko KTP-el

Alwi Alim    •    Senin, 23 Oct 2017 17:28 WIB
pelayanan e-ktp
Dispendukcapil Sumsel tak Bisa Pantau Proses Distribusi Blangko KTP-el
Seorang warga menunjukkan E-KTP, Ant

Metrotvnews.com, Palembang: Jumlah blangko KTP elektronik (KTP-el) yang sudah diterima warga Sumatera Selatan tak dapat dipantau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Provinsi. Sebab Dispendukcapil tak berkoordinasi dengan provinsi terkait blangko.

Kepala Dispendukcapil Sumsel Septiana ZR mengatakan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota langsung menyalurkan blangko KTP-el. Sehingga Dispendukcapil Sumsel tak bisa melakukan pendataan sebelum distribusi.

"Kondisi itu terjadi sejak Dirjen Kependudukan Kemendagri memerintahkan Dispendukcapil Kabupaten/Kota langsung mengambil alih (distribusi KTP-el)," kata Septiana di ruang kerjanya di Palembang, Senin 23 Oktober 2017.

Septiana menyayangkan instruksi itu. Padahal Dispendukcapil Sumsel merupakan koordinator untuk daerah. Di lain sisi, Dispendukcapil kota dan kabupaten tak melaporkan soal blangko KTP-el ke provinsi.

"Jadi kalau tidak tercapai target sampai akhir tahun jangan salahkan kami," tegasnya.

Selama 2017, lanjut Septiana, Dispendukcapil Sumsel hanya menerima dua kali penyaluran blangko KTP-el dari Kementerian. Pada 16 Juni, Dispendukcapil Sumsel menerima 30 ribu lembar blangko. Lalu Dinas kembali menerima 18.500 blangko pada 28 Agustus 2017.

"Setelah itu kami tidak terpantau lagi," ujarnya.

Pihaknya juga sudah meminta Dispendukcapil Kabupaten/Kota untuk melaporkan berapa banyak blangko KTP-el yang sudah disalurkan. Bahkan, sudah ada surat tertulis dari Gubernur Sumsel tapi belum ada jawaban.

"Kami harap Kabupaten/kota melaporkan ke Dispendukcapil Sumsel berapa banyak blangko yang sudah disalurkan," harapnya.

Saat ini yang terdata hanyalah perekaman dari setiap kabupaten/kota. Dimana berdasarkan data ada empat daerah yang perekamannya masih sangat minin.

Keempat daerah tersebut yakni, Empat Lawang yang perekamannya hanya 45 persen,  Muratara yang perekamannya hanya 71 persen, Prabumulih yang perekamannya hanya 76 persen dan OKU Selatan yang perekamannya hanya 78 persen.

"Kami tidak tahu pasti kendalanya, tapi rendahnya perekaman ini disinyalir karena sarana dan prasarana serta SDM yang kurang baik seperti listrik dan lain sebagainya," ujarnya.

Dengan rendahnya realisasi perekaman ini, ia mengaku sangat pesimis akan tercapai sampai akhir tahun. Terlebih jika tidak dikontrol kepala daerah.

Untuk data keseluruhan di Sumsel yang sudah melakukan perekaman yakni sebanyak 91,20 persen dari 5,8 juta warga wajib KTP di Sumsel. Atau, 5,3 juta jiwa.  



(RRN)