Penaikan Tunjangan Legislatif Sumsel Terancam tak Terakomodir

Alwi Alim    •    Rabu, 06 Sep 2017 16:05 WIB
dprd
Penaikan Tunjangan Legislatif Sumsel Terancam tak Terakomodir
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Palembang: Penaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Sumatera Selatan masih menanti peraturan gubernur (Pergub). Namun, penaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD terancam tak terakomodir seluruhnya karena kondisi keuangan Pemprov Sumsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Muchlis mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran tunjangan legislatif pada  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Namun, ia belum mengetahui apakah disetujui pemerintah pusat atau tidak.

"Jika tidak (disetujui), tentunya penaikan tunjangan legislatif ini tak terakomodir oleh keuangan Pemprov Sumsel," kata Muchlis di Palembang, Rabu 6 September 2017.

(Baca: PP 18/2017 Bagus Kalau Keuangan Daerah Mumpuni)

Menurut Muchlis, penentuan alokasi anggaran tunjangan legislatif berdasarkan besaran APBD Sumsel. Karenanya, pembayaran tunjangan masih menunggu pergub.

"Pergub ini kan hanya turunan saja, jadi tidak begitu lama pembuatannya," singkatnya.

Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha Kiemas menambahkan, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait Perda Perubahan tentang Hak Keuangan dan Protokoler sesuai yang diamanatkan PP Nomor 18 Tahun 2017. Peraturan ini mensyaratkan, penyelesaian pergub memiliki batas waktu maksimal tiga bulan setelah perda disahkan.

(Baca: Kinerja DPRD Sumsel Dinilai tak Efektif)

Sebelumnya, keuangan Pemprov Sumsel tengah mengalami defisit. Terlebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Sumsel akan dipangkas sekitar 5-8 persen dari total DAU sekitar Rp1,6 triliun.

Selain itu, akan ada penundaan pembayaran dari pusat ke daerah atau kurang salur. Yang mestinya dibayarkan 2017 menjadi 2018.


(NIN)