BNP2TKI Janji Membiayai Pemulangan Korban Kapal Tenggelam

Anwar Sadat Guna    •    Jumat, 04 Nov 2016 17:19 WIB
kapal tenggelam
BNP2TKI Janji Membiayai Pemulangan Korban Kapal Tenggelam
Petugas menurunkan jenazah korban kapal tenggelam, di Posko DVI RS Bhayangkara Polda Kepri. (Foto: Metrotvnews.com/Anwar Sadat)

Metrotvnews.com, Batam: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan membiayai pemulangan seluruh korban kapal tenggelam di perairan Tanjungbemban, Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa, Batam. 

Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengaku telah berkoordinasi dengan Dinsos Batam terkait data jumlah penumpang selamat yang ditampung di shelter Dinsos Batam, di Nongsa.

Selain itu, BNP2TKI juga sudah berkoordinasi dengan Tim DVI Polda Kepri terkait data dan proses identifikasi korban meninggal dalam peristiwa tersebut. 

"Data-data tersebut kami butuhkan untuk membiayai pemulangan seluruh korban, baik meninggal maupun selamat ke kampung halaman masing-masing," kata Hermono di Posko DVI, RS Bhayangkara Polda Kepri, Batam, Jumat (4/11/2016).

Saat ini, jumlah seluruh penumpang yang telah dievakuasi mencapai 95 orang, dengan rincian 54 korban meninggal dan 41 orang selamat. Seluruh korban meninggal saat ini dalam proses identifikasi, 12 jenazah di antaranya telah diidentifikasi. 

Baca juga: Masih Ada 6 Korban Kapal Tenggelam Belum Ditemukan

Hermono menyatakan keprihatinannya atas musibah yang menimpa para TKI. Kedatangannya bersama tim ke Batam sekaligus untuk menegaskan kembali komitmen BNP2TKI mencegah pengiriman TKI secara ilegal ke Malaysia. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendirikan sentra pelayanan, pelatihan, dan penempatan TKI di luar negeri. Sentra pelayanan ini, kata Hermono, akan dipusatkan di Gedung Sumatera Expo Batam dengan sistem yang saling terintegrasi. 

Sentra pelayanan ini, sambung Hermono, mirip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Semua instansi terkait, seperti BNP2TKI, Imigrasi, Disnaker, Disdukcapil kota/kabupaten, dan lainnya akan tersedia. 

"Sistem di sentra pelayanan ini akan saling terintegrasi untuk mengurus dokumen para TKI yang akan berangkat secara legal keluar negeri," ungkapnya. 

Hermono menyatakan, sentra pelayanan ini efektif mulai beroperasi awal 2017 mendatang. Ia menjanjikan pusat pelayanan bagi TKI tersebut bebas pungli karena sistem yang dibangun disupervisi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Harapan kita, dengan beroperasinya sentra pelayanan ini, tidak ada lagi calin TKI yang berangkat secara ilegal ke luar negeri," pungkasnya. 



(MEL)