Pilgub Sumsel 2018

Dana Pilgub Sumsel Dipangkas, Partisipasi Pemilih Terancam Menurun

Alwi Alim    •    Selasa, 13 Jun 2017 13:29 WIB
pilkada 2018
Dana Pilgub Sumsel Dipangkas, Partisipasi Pemilih Terancam Menurun
Ilustrasi pilkada, Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Palembang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memutar otak untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur (PIlgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2018. Pasalnya, anggaran pelaksanaan Pilgub dipangkas.

Sedianya, anggaran untuk Pilgub Sumsel 2018 yaitu Rp405 miliar. Namun, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel kurang baik. Sehingga anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp318 miliar.

Menurut Ketua KPU Sumsel, Aspahani, pemangkasan anggaran mencapai Rp87 miliar. Meski demikian, pelaksanaan Pilgub harus tetap berjalan.

Namun, lanjut Aspahani, KPU harus memutar otak memaksimalkan anggaran itu untuk menggaet pemilih menggunakan hak suara. Sebab, pemangkasan anggaran dapat mempengaruhi jumlah pemilik.

Aspahani mengatakan pemangkasan anggaran mengakibatkan dana sosialisasi berkurang. Sehingga sosialisasi Pilgub dan calon kepala daerah tidak optimal.

“Untuk honor itu tidak bisa dikurangi lagi, jadi salah satu langkahnya mengurangi sosialisasi yang semula menjangkau pelosok, namun dengan dana terbatas maka tida seluruh pelosok, hanya ditempat tertentu saja,” ujarnya.

Meskipun begitu, ia berharap agar calon yang maju dalam Pilgub 2018 tidak banyak. Sehingga dana untuk sosialisasi calon pun tidak banyak dikeluarkan. Pencairan dana Pilgub ini akan dilakukan dua termin, untuk termin pertama akan dilakukan di tahun 2017 pada bulan Agustus, sedangkan termin kedua akan dicairkan pada 2018 mendatang.

Untuk dana Pilkada kabupaten/kota, masih kata Aspahani, sampai saat ini belum ada laporan adanya penguranga dana pilkada, jadi pihaknya mengganggap semua kabupaten/kota setuju dan sanggup memenuhi dana tersebut.

“Jadi untuk total dana Pilkada se Sumsel yang sebelumnya sekitar Rp800 miliar kini harus dikurangi Rp87 miliar jadi totalnya sekitar Rp713 miliar,” terangnya.

Untuk rencana pembayaran honor PPK dan PPS nantinya menjadi tanggung jawab masing-masing daerah tidak ada tumpang tindih dalam pembayaran honor ini. Untuk tahapan sosialisasi akan dimulai pada 14 Juni mendatang sampai dengan 22 Juni 2017.

“Untuk tahap pembentukan PPK, PPS, dan KPPS itu akan dilakukan pada 3 Oktober. Sedangkan untuk DPT nantinya akan ditetapkan tiga bulan sebelum Pilkada,” pungkasnya. 
 


(RRN)