DPRD Kepri Kebut Pemilihan Wakil Gubernur Kepri

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 30 Aug 2017 14:34 WIB
kepri
DPRD Kepri Kebut Pemilihan Wakil Gubernur Kepri
Presiden Joko Widodo menyerahkan dokumen kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kiri) saat upacara pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/5) -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma--

Metrotvnews.com, Batam: Kekosongan kursi wakil gubernur (wagub) Kepri selama setahun, mendorong DPRD Kepri menggebut proses pemilihan wagub Kepri dalam rapat paripurna. 

Sebagai langkah awal, DPRD Kepri mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur sisa jabatan 2017-2021. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, dengan selesainya tatib tersebut maka DPRD Kepri dapat memulai proses pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan (Panlih).

"Tugas panitia pemilihan ini yakni segera memverifikasi berkas calon wagub yang sudah diusulkan oleh partai pendukung melalui Gubernur Kepri," kata Jumaga Nadeak di gedung DPRD Kepri, Rabu, 30 Agustus 2017. 

Dia berharap agar proses pemilihan wagub dapat berjalan lancar sehingga wagub baru segera dapat menjalankan tugasnya membantu Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Gubernur dalam menjalankan pemerintahan, ungkap Jumaga, wajib didampingi oleh seorang wakil mengingat tugas yang diemban oleh kepala daerah sangat berat dan kompleks.

"Beban gubernur sangat berat karena berhadapan dengan DPRD dan juga harus berada di tengah-tengah masyarakat. Di tengah keterbatasan itu, diperlukan peran seorang wakil gubernur," ujarnya.

Agar seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar, Jumaga meminta partai pengusung melalui gubernur untuk segera mengajukan nama calon wagub. 

Ketua Pansus Pemilihan Wagub Kepri, Surya Makmur Nasution menambahkan, tata tertib pemilihan berisi 13 bab dan 39 pasal.

Bab dan pasal dalam tatib ini, jelas dia, nantinya dijadikan acuan menjalankan pemilihan dan telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Secara umum, rumusan tatib telah sesuai dengan peraturan perundangan. Namun ada frasa dan kalimat yang harus dirubah. Pansus sudah melakukan perubahan dan harmonisasi," ujarnya. 

Salah satu pasal yang ditambah yakni mengatur soal sanksi bagi calon yang mengundurkan diri dalam proses pemilihan. "Dalam pasal 35 ditambahkan pasal yang berbunyi dalam hal salah satu cawagub tidak hadir, harus disertai surat keterangan dari lembaga yang berwenang," paparnya.

Pasal berikutnya adalah jika calon wakil gubernur (cawagub) tidak hadir saat pemilihan, maka cawagub dan partai pengusung akan diberi sanksi sesuai aturan perundangan yang berlaku.

"Untuk proses verifikasi berkas calon, panlih akan kembali mengecek kelengkapan berkas. Jika ditemui kekurangan berkas, maka diberikan waktu selama tujuh hari melengkapinya," tambah Surya.

Dalam paripurna ini juga ditetapkan panitia pemilihan (panlih). Terpilih sebagai ketua panlih adalah Hotman Hutapea dari Fraksi Demokrat. Sedangkan wakilnya, yakni Widiastadi Nugroho dari Fraksi PDIP.

Adapun anggota panlih, antara lain; Sahat Sianturi (Fraksi PDIP), Taba Iskandar, Asmin Patros (Golkar). Selanjutnya Onward Siahaan (Demokrat), dr Yusrizal (Hanura), Abdulrahman (PKS-PPP), dan Sirajudin Nur (PKB). 

Sekadar diketahui, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun dilantik menjadi Gubernur Kepri oleh Presiden Joko Widodo menggantikan almarhum HM Sani pada pertengahan 2016 lalu. Selama menjabat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjalankan roda pemerintahan dibantu Sekdaprov Kepri Arif Fadillah. 

Partai pengusung, seperti Partai Demokrat, Nasdem, PPP, PKB, dan Gerindra, melalui gubernur, sempat mengajukan dua nama calon wakil gubernur, yakni Agus Wibowo dan Isdianto, ke DPRD Kepri. Namun kedua nama tersebut dikembalikan dewan karena dokumen keduanya dinyatakan tidak lengkap. 
(ALB)