Pemerintah Perlu Sosialisasikan Perppu Ormas

Alwi Alim    •    Jumat, 14 Jul 2017 15:18 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Perlu Sosialisasikan Perppu Ormas
Alur pembubaran ormas menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas -- Grafik/MI

Metrotvnews.com, Palembang: Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila disambut positif sejumlah masyarakat. Pemerintah perlu mensosialisasikan Perppu Ormas kepada masyarakat dan daerah-daerah.

"Tujuannya agar daerah mengetahuinya, begitu juga ormas, tentang adanya aturan baru," kata Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel Richard Chayadi di Palembang, Jumat 14 Juli 2017.

Menurut Richard, saat ini ada 798 ormas yang terdaftar di Kesbangpol Sumsel. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2016, yaitu 753 ormas.

(Baca: Perppu Ormas Perlu Pengawasan Ketat)

Richard mengatkan, peningkatan jumalh ormas dari 2016 ke 2017 tidak signifikan, karena pihaknya memperketat aturan pembentukan ormas. "Ketika ada pengajuan ormas, kami melakukan pengecekan ke lapangan. Ormas diharapkan memiliki surat keterangan dari lurah setempat. Ketika sudah sesuai, maka dapat kami tindaklanjuti," ungkapnya.

Selain itu, Richard mengakui ada sejumlah ormas yang ditutup. Alasannya rata-rata karena masa berlaku sudah habis dan ormas tidak melakukan perpanjangan.

"Saya tidak ingat berapa banyak ormas yang ditutup," tuturnya.

Terpisah, Kabag Ops Polresta Palembang Kompol Marully Pardede belum mampu berkomentar soal Perppu Ormas. "Saat ini kami sudah memasang beberapa spanduk himbauan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat," pungkasnya.

(Baca: Wiranto tak Ingin Perppu Ormas Dipolitisasi)

Pemerintah menerbitkan Perppu 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Rabu, 12 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi.

Pasal 61 Perppu Ormas, contohnya, memungkinkan pemerintah mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah menerbitkan Perppu ini karena UU Ormas belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian sanksi yang efektif sehingga terjadi kekosongan hukum. 

 


(NIN)