Peras Wajib Pajak, Pegawai KPP Bangka Terjaring OTT

Rendy Ferdiansyah    •    Senin, 16 Apr 2018 11:48 WIB
penipuan
Peras Wajib Pajak, Pegawai KPP Bangka Terjaring OTT
ilustrasi Medcom.id

Bangka: Seorang pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, RA, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Bangka Belitung, Senin, 9 April 2018. Dia Diduga memeras wajib pajak sebesar Rp50 juta.

Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) Polda Babel Ajun Komisaris Besar (AKB) Indra Krimayandi mengatakan RA ditangkap di Bangka Botanical Cafe di jalan Ayani Pangkalpinang.

Dari tangannya dista uang Rp50 juta dalam amplop coklat, dua buah ponsel, dan kartu kredit atas nama tersangka.

"Tersangka kita tangkap berdasarkan laporan dari wajib pajak yang diperas tersangka," kata Indra dalam jumpa pers, Senin, 16 April 2018.

Indra menyebutkan modus yang dilakukan tersangka adalah menghubungi korban kemudian tersangka mengirim nomor rekening kepada korban untuk meminta sejumlah uang.

Karena tidak dipenuhi, tersangka mengirimkan data kepemilikan saham dan mengancam akan mengeluarkan surat imbauan/teguran atas pas final, dengan alasan korban belum melaporkan saham tersebut pada saat tax amnesty 2016/2017.

"Jumlahnya mencapai 700 juta," ujarnya.

Korban lantas melapor. Pada Senin 9 April korban, atas arahan polisi, mengajak tersangka bertemu di cafe jalan Ayani Pangkalpinang. Sekitar pukul 13.40 WIB tersangka diringkus saat membawa uang Rp50 juta ke dalam mobil Toyota Rush miliknya.

"Oknum pajak ini kita tangkap saat membawa uang hasil pemerasan ke dalam mobilnya. Saat itu ia berusaha kabur tapi berhasil kita tangkap," ungkapnya.

Indra mengaku wajib pajak yang diperas tersangka memang mempunyai usaha, tetapi usahanya sudah tidak beroperasi lagi. Hal ini menjadi kesempatan tersangka memeras korban.

"Atas perbuatan ini, tersangka terancam hukuman 3 hingga 4 tahun," ucap Indra.

Kepala KPP Pratama Bangka Dwi Hariadi mengatakan kasus ini harus dijadikan pelajaran bagi seluruh petugas pajak.

"RA akan di-skorsing dari tugasnya sebagai petugas pengawas dan konsultasi pajak KPP Pratama Bangka," ujarnya.

KPP Pratama Bangka menyerahkan seluruh proses hukum ke kepolisian. "Jika ada wajib pajak yang merasa diperas, silakan melapor. Sebab, kasus ini membuat saya kaget. Ternyata di tubuh KPP Pratama belum sepenuhnya bersih, masih ada oknum yang nakal," tegasnya.



(ALB)