Korupsi SMKN Medan

Dakwaan Terhadap Dirut CV Mahesa Bahari Tengah Disusun

Farida Noris    •    Rabu, 14 Sep 2016 13:16 WIB
kasus korupsi
Dakwaan Terhadap Dirut CV Mahesa Bahari Tengah Disusun
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Masri. Foto: Metrotvnews.com/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Penyidikan kasus korupsi revitalisasi peralatan praktik permesinan di SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara pada 2014 terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Medan mengagendakan pemanggilan Dirut CV Mahesa Bahari, Imam Baharianto, pekan depan.

"Kita tengah menyusun dakwaan atas Imam Baharianto. Berkas perkara tersangka secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan, Haris Hasbullah, Rabu (14/9/2016).

Imam telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang merugikan negara Rp4,8 miliar itu, tapi penyidik belum menahannya. Haris menepis anggapan adanya tembang pilih terkait belum ditahannya Imam.

"Tidak ada itu tebang pilih. Justru pengungkapan ini setelah menetapkan tiga terdakwa sebelumnya," kata dia.

Baca: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi SMKN Binaan Sumut Belum Ditahan

Nama Imam mencuat di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Senin 26 April 2016. Sidang meminta keterangan tiga terdakwa, yakni Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Masri; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Riswan; dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kepala Sekolah SMK Negeri Binaan Sumut, Muhammad Rais. Sidang dipimpin Berlian Napitupulu.

Masri dihukum 2 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. M. Rais dan Riswan dihukum masing-masing 2 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp100 juta.

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Korupsi Proyek SMKN Binaan, Kadisdik Sumut Divonis 2 Tahun Bui

Kasus ini terjadi pada 17 Maret 2014. Saat itu, SMK Negeri Binaan Sumut mendapat anggaran Rp12 miliar untuk merevitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan.

Ketiga terdakwa berulang kali menemui Direktur CV Mahesa Bahari untuk membahas proyek. Bahkan, biaya keberangkatan Riswan dan Rais ke Jakarta ditanggung CV Mahesa Bahari. 

Dari proses lelang itu, CV Mahesa Bahari ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mesin praktik sebanyak 85 item tanpa melalui lelang. Selain itu, penyusunan HPS dibuat secara tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Para terdakwa dinyatakan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan telah memperkaya diri dan orang lain, dalam hal ini Imam Baharianto selaku pemilik CV Mahesa Bahari.

 


(UWA)