NEWSTICKER

Ada Oknum TNI di Balik Skandal Satelit Kemhan, Panglima TNI: Saya Dukung Proses Hukum

15 January 2022 05:52

Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan ada indikasi keterlibatan oknum TNI dalam kasus pelanggaran hukum pembayaran sewa satelit Kementerian Pertahanan periode 2012-2016. DI dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, ditegaskan bahwa TNI akan kooperatif dalam proses hukum kasus yang merugika negara sebesar Rp 800 miliar tersebut. 

"Saya siap mendukung proses hukum dan menunggu nama-namanya untuk tindakan yang jadi kewenangan TNI," ujar Panglima Andika Perkasa, Jumat (15/1/2022).

 Skandal ini bermula dari permintaan Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi RI agar diberi hak mengelola satelit untuk keperluan sistem komunikasi pertahanan (Satkomhan). Permintaan dikabulkan pada 2015 yang dilanjutkan dengan terbitnya ijin slot orbit satelit pada Januari 2016. Tapi sebelum ijin dari Kominfo RI itu itu terbit, Kemhan RI sudah membuat kontrak menyewa satelit Artemis.

Tidak hanya itu, Kemhan RI pada 2015 hingga 2016 juga menjalin kontrak dengan sejumlah perusahaan untuk membangun infrastruktur Satkomhan. Padahal ketika dokumen MoU kontrak ditandatangani, negara belum menyediakan dana. Ketika dana sudah ada pada 2016, justru Kemhan RI tidak mencairkannya bahkan mengembalikan ijin pengelolaan slot orbit satelit kepada Kominfo RI pada 2018.

Artinya sejak 2015 hingga 2018, Kemhan RI tidak menepati kontrak sewa satelit Artemis. Pihak pengelola satelit Artemis kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase internasional di London dan arbitrase di Singapura yang putusannya masing-masing adalah mengharuskan Kemhan RI membayar sesuai nilai tercantum dalam kontak, yaitu Rp 515 milyar dan Rp 314 milyar.

"Jadi negara harus membayar biaya sewa satelit yang tidak ada dasarnya," papar Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (13/1/2022). 

Padahal selain kewajiban membayar tagihan sebesar Rp829 miliar yang diputuskan oleh abitrase di London dan Singapura, masih ada potensi tagihan lainnya. Potensi tagihan itu berasal dari sejumlah perusahaan yang telah diminta oleh Kemhan RI untu membangun sarana dan insfrastruktur Satkomhan.