Pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp7 juta untuk motor listrik. Selain itu pejabat eselon 1 dan 2 pun akan mendapatkan alokasi anggaran mobil listrik sebesar Rp700-900 juta per orang. Lantas Apakah pemberian subsidi ini tepat sasaran?
Padahal Menurut data PLN masih tercatat 4.400 desa 3T yang belum mendapatkan pemerataan listrik selama 24 jam. Bukankah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak standar hidup yang layak.
Selain itu program subsidi kendaraan listrik ini juga tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki.
Lalu Apa tujuan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik ini? Benarkah untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan? Atau hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu saja?
Wakil ketua Forum Transportasi Jalan dan KA MTI Deddy Herlambang menyatakan migrasi kendaraan bermotor dari BBM fosil ke listrik merupakan keniscayaan. Namun Ia menilai subsidi yang diberikan pemerintah hanya akan membuat masalah lain yakni kemacetan yang hingga kini masih menjadi PR.
"Sebelum ada subsidi (kendaraan listrik) itu sudah macet, apalagi ditambah lagi dengan subsidi." ungkap Wakil ketua Forum Transportasi Jalan dan KA MTI Deddy Herlambang dalam program Hotroom, Rabu 31 Mei 2023.
Deddy menilai sebaiknya subsidi listrik dialihkan untuk penyediaan kendaraan umum terlebih dahulu. Salah satunya untuk mengimpor KRL yang memang sangat dibutuhkan warga.
