Ilustrasi. (medcom.id)
Jakarta: Survei Indikator Politik Indonesia mencatat mayoritas masyarakat menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka. Data itu diperoleh pada Februari 2022 dan Februari 2023.
"Pada Februari 2023, sebanyak 80,6 persen dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei bertajuk 'Saling Salip Elektabilitas Capres dan Cawapres Jelang 2024', Minggu, 4 Juni 2023.
Sementara itu, masyarakat yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup hanya 11,9 persen. Lalu, 7,5 persen responden tidak menjawab.
Kondisi yang sama juga tak jauh berbeda pada Februari 2022. Sebanyak 78,2 persen memilih sistem pemilihan terbuka.
Masyarakat yang menginginkan sistem pemilihan tertutup cuma 11,7 persen. Sedangkan, 10 persen responden tak menjawab.
Populasi dari survei yang dilakukan 9-16 Februari 2023 itu ialah warga negara Indonesia minimal 17 tahun dan memiliki telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).
RDD adalah teknik memilih sampel melalui nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.230 responden dipilih melalui nomor telepon secara acak.
Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
