NEWSTICKER

Tag Result:

Polemik Sistem Pemilu, Perludem: Ruang MK Hanya Beri Rambu-Rambu

Polemik Sistem Pemilu, Perludem: Ruang MK Hanya Beri Rambu-Rambu

Primetime News • 22 hours ago mkpemilu

Sejumlah pihak menegaskan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menentukan sistem pemilu yang open legal policy atau sepenuhnya merupakan pilihan terbuka di tangan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, Mahkamah Konsitusi mempunyai ruang dalam menentukan sistem pemilu.

"Mahkamah Konsitusi punya ruang yaitu memberikan rambu-rambu di dalam melakukan pilihan sistem pemilu," kata Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat wawancara dalam program Primetime News Metro TV, Rabu (1/2/2023).

Menurut Titi, rambu-rambu yang diberikan oleh MK yang pertama proses dalam memilih sistem pemilu harus terbuka, transparan, akuntable, demokratis dengan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kedua, pilihan atas sistem pemilu harus memperkuat kedaulatan rakyat dan memperkuat otoritas pemilih dan anggota partai sebagai pemilik kedaulatan partai. Ketiga, memastikan implikasi dari pilihan sistem pemilu secara teknis disimulasikan dengan baik dan konprehensif.

"Jadi rambu-rambu itu yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pada memilih apakah tertutup atau terbuka," ujar Titi Anggraini.

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bahwa yang dijaga oleh Mahkamah Konsitusi yakni konsitusionalitas.

Polemik Sistem Pemilu, MK Diminta Tidak Masuk Ranah Pembuat UU

Polemik Sistem Pemilu, MK Diminta Tidak Masuk Ranah Pembuat UU

Primetime News • 22 hours ago mkpemilu

Mahkamah Konstitusi diminta untuk tidak memasuki ranah yang menjadi milik pembuat undang-undang yakni Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati dalam memutuskan uji materi tentang sistem Pemilu yang sudah dibuat dan disetujui oleh DPR dan Pemerintah.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengingatkan, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan amanat dari undang-undang sistem Pemilu yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah sejak 2017. 

Undang-undang dasar 1945 telah mengatur secara kaku dimana ketentuan Pemilu yang wajib untuk dilaksanakan dan mana ketentuan yang bisa dilimpahkan kepada pembuat undang-undang. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sudah ditetapkan di dalam undang-undang dasar.

Namun, ketentuan mengenai sistem pemilu merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. DPR sebagai pemberi keterangan telah menyatakan penolakannya terhadap sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup. Hal ini disampaikan  pada sidang di MK pekan lalu.

Sidang Gugatan UU Pemilu, MK Perlu Keterangan Tambahan DPR & Pemerintah

Sidang Gugatan UU Pemilu, MK Perlu Keterangan Tambahan DPR & Pemerintah

Breaking News • 7 days ago mkpemilu

DPR dan Pemerintah telah memberikan keterangan dalam sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 mengenai uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/1/2023).

Namun, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut masih memerlukan penambahan keterangan terutama soal pasal yang diajukan agar bisa melihat secara komprehensif.

"Tolong kami diberi juga bantuan penjelasan kira-kira pasal yang diajukan permohonan oleh pemohon ini yaitu pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu itu berkaitan dengan pasal apa saja dalam konteks sistem pemilu," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra 

Menurut Saldi, pasal yang diajukan tersebut tidak mandiri. Saldi meminta kepada DPR dan Pemerintah pasal-pasal yang diajukan tersebut terkoneksi dengan pasal apa saja dalam sistem pemilu baik sistem proporsional tertutup maupun terbuka. 

"Sehingga nanti kami (MK) bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif ini permohonan mau di potret seperti apa oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (4)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (4)

Breaking News • 7 days ago mkpemilu

??Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (3)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (3)

Breaking News • 7 days ago mkpemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (2)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (2)

Breaking News • 7 days ago mkpemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (1)

Tanggapan DPR RI Terhadap Uji Materi UU Pemilu (1)

Breaking News • 7 days ago mkpemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023).

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, pemerintah yang diwaliki oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, gugatan soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup diajukan oleh enam orang, yakni dua dari kader partai politik (parpol) dan empat perseorangan. Keenam orang tersebut adalah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono, anggota Partai NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

MK Gelar Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Pemilu Hari Ini

MK Gelar Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Pemilu Hari Ini

Headline News • 8 days ago mkpemilu

Mahkamah Konsitusi (MK) akan menyelenggarakan Sidang Pleno Pengujian Materil Undang-Undang Pemilihan Umum, Kamis (26/1/2023). Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah dan KPU. Sidang akan digelar di ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung MK RI mulai pukul 10.00 WIB. 

Sidang pleno tersebut berdasarkan ketetapan dari rapat permusyawaratan hakim pada perkara No. 114/PUU/XX/2022 perihal pengujian materil Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, DPR meminta kepada MK untuk sidang pengujian materil  sistem proporsional Pemilu ini dilaksanakan secara tatap muka.