KPK Minta Penegak Hukum Memanfaatkan Sistem Daring untuk Perkuat Koordinasi

KPK Ultimatum Pj Kepala Daerah

Birokrasi Bakal Berantakan Jika Tak Diawasi Masyarakat

Erick Thohir: Generasi Muda Punya Peranan Penting di Transformasi BUMN

KPK Kirim Bus Antikorupsi ke Sumatra

Satgassus Polri Ingatkan Anggota DPRD Banten Tak Terima Suap

KPK Beri Wejangan ke Lurah

Kapolda Jatim Penggeledahan di Wismilak Terkait Korupsi dan Pencucian Uang

Kapolda Jawa Timur Irjen Toni Harmanto memastikan penggeledahan itu juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan pencucian uang.

Pengusaha Diminta Menyudahi Budaya Suap dalam Proyek Pembangunan

KPK Dalami Asal Uang Lukas Enembe yang Dipakai Berjudi

Pengungkapan praktik judi yang dilakukan gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe di persidangan dinilai penting untuk mengungkap kasus TPPU. Lukas sebelumnya sempat emosi saat disebut berjudi di sidang sebelumnya. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terus mendalami dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Lukas Enembe. Bahkan jubir KPK Ali Fikri menyebut pengungkapan praktik judi sangat penting untuk mengungkap adanya dugaan TPPU.

"Perbuatan judinya betul, tetapi pertanyaannya dari mana uangnya? Itu yang menjadi poin penting, bukan perbuatan judinya yang menjadi fokus KPK," jelas Ali Fikri.

Lukas Enembe saat ini didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar. Jaksa menyebut suap dan gratifikasi itu diterima Lukas dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset pribadinya.

Nilai Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta Tembus 90,59

Menjaga Etika Bisnis Kunci Penting Menghapus Tindak Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai menjaga etika bisnis penting untuk mencegah praktik rasuah terjadi di Indonesia.

Penggunaan SIPD Diyakini Efektif Bereskan Polemik Dana Stunting

Pelaku Bisnis Diminta Kedepankan Etika untuk Cegah Korupsi

Anies Yakin Suatu Saat Korupsi Dicap Praktik Primitif

Eks Mendag M Lutfi akan Diperiksa Kejagung Besok

Kejaksaan Agung memastikan mantan Menteri Perdagangan M Luthfi akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan izin ekspor CPO periode 2021-2022 besok, Selasa 1 Agustus 2023. Kapuspen Kejagung I Ketut Sumedana menjelaskan, pemeriksaan M Lutfi berkaitan dengan izin ekspor tiga perusahaan tersangka.

Ketut membantah pemeriksaan Lutfi berkaitan dengan kasus korupsi BTS Kominfo. Selain itu Ketut juga menyebut ada peluang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali diperiksa.

Keluarga Pejabat Diminta jadi Auditor Pemasukan Harta

KPK: Korupsi di Indonesia Mengganggu Pendidikan hingga Kesehatan

Digitalisasi Diyakini 'Obat Generik' Pemberantasan Korupsi

Menpora Salah Isi Harta Hibah di LHKPN

Menag Yaqut dan Jajaran Bakal Ditatar Antikorupsi

KPK Bakal Beri Wejangan Antikorupsi kepada Kementerian Agama

Penguatan Integritas, KPK Ajak ASN Ingat Keluarga Selama Bekerja

Luhut Sebut Penindakan Kasus Korupsi Bukan yang Utama

Rektor UNS Bantah Tuduhan Korupsi Eks Wakil Ketua MWA

Menhub Tak Penuhi Panggilan KPK soal Suap Proyek Jalur Kereta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak memenuhi panggilan KPK ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023. Rencana pemeriksaan Menhub berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Budi Karya Sumadi tidak bisa menghadiri panggilan KPK karena memiliki agenda lain. Pihak Kemenhub meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya agar bisa memberikan keterangan soal kasus korupsi tersebut.

Sementara Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, M Risal Wasal memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan. Risal hadir di Gedung KPK pada pukul 10.00 WIB dan hingga pukul 16.00 belum terlihat keluar.

Kemenpan RB Ungkap Strategi Mencegah Praktik Korupsi

KPK Tak Terpengaruh Hasil Survei Soal Turunnya Kepercayaan Publik

Publik Terbelah Soal Kondisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Polri Pelototi Proyek Jalan di Ponorogo