Eko Patrio Protes Pernyataan Wakil Ketua MK soal Sistem Pemilu

Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut pemilu dengan sistem proporsional terbuka merugikan kader partai. Pernyataan itu membuat Eko Patrio selaku anggota DPR Fraksi PAN naik pitam dan melontarkan protes keras.

"Rakyat sudah pintar, siapa yang terjun ke masyarakat, siapa yang berhak dipilih," ucap Eko Patrio.

Saldi Isra mengatakan sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan lebih banyak merugikan kader partai. Hal itu disampaikannya saat sidang uji materi perkara sistem pemilu di MK, Senin (15/5/2023).  

Eko Patrio lantas memprotes pernyataan Wakil MK tersebut. Eko menyebut, dalam sistem proporsional terbuka, rakyat bisa menilai dan memilih siapa wakil rakyat yang akan dipilihnya.

KPU Memasuki Tahapan Verifikasi Persyaratan Bacaleg

KPU memasuki tahapan verifikasi dokumen bacaleg, usai pendaftaran bacaleg ditutup pada Minggu (14/5/2023).

Tahap verifikasi dokumen persyaratan bacaleg dilakukan mulai 15 Mei hingga 23 Juni. Sejumlah aspek menjadi perhatian KPU dalam tahapan ini, diantaranya; kecocokan, serta keabsahan data yang telah diserahkan ke KPU.

KPU akan memberi kesempatan bagi parpol untuk memperbaiki data yang berlangsung pada 29 Juni hingga 9 Juli 2023, bila ditemukan adanya dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

KPU juga akan merilis daftar calon sementara peserta Pemilu 2024 pada 18-23 Agustus mendatang.

Pertemuan Presiden Jokowi dan 6 Ketum Partai Dinilai Tidak Etis

Analis Politik, Ray Rangkuti menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik di Istana tidak etis. Menurutnya, netralitas tidak harus didekati aspek hukum pidana. 

"Netralitas berkaitan dengan etik dengan berdemokrasi," kata Ray dalam program Kontroversi, Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Ray menuturkan ukuran etik untuk kepentingan publik. Jika kepentingan publik terganggu akibat tindakan pejabat publik yang tidak etis

"Etika itu tindakan yang rasional yang bertujuan bagi seluas-luasnya," ujar Ray. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Dalam pertemuan itu, hanya Partai NasDem yang tidak diundang oleh Presiden Jokowi. 

Tak Puas dengan Hasil Pemilu, PM Thailand Tinggalkan Kantor Partai

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-o-Cha meninggalkan kantor partainya setelah hasil awal pemilu menunjukkan hasil yang kurang memuaskan baginya. 

Nampak PM Thailand meninggalkan kantor partai dan tidak memberikan banyak komentar kepada para awak media. Hal ini terjadi usai PM Thailand melihat perolehan suara Partai Pesatuan Bangsa Thailand yang tertinggal jauh di belakang dua partai oposisi, yakni Pheu Thai dan Move Forward. 

Hasil sementara, Partai Theu Thai memimpin dengan 23 persen perolehan dai 400 kuris yang diperebutkan dalam pemilihan legislatif. Partai Move Forward di urutan kedua dengan 21 persen kursi daerah pemilihan dan 24 persen untuk daftar partai. 

Kandidat PM dari Partai Pheu Thai Thailand, Paetongtarn Shinawarta dan Srettha Thavisin menyatakan masih menunggu hasil akhir dari perhitungan suara. Saat ini, Partai Pheu Thai memimpin persaingan perolehan kursi DPR. 

Pencapaian ini disebut dapat menjadi peluang bagi Thailand untuk melakukan perubahan, setelah PM Thailand Prayuth Chan-o-Cha berkuasa selama sembilan tahun. 

Mahfud MD Dorong Anggota ICMI Ikut Pilpres 2024

Mahfud MD mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkompetisi di Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya saat ICMI menggelar acara halalbihalal di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Mahfud secara simbolik mengatakan berjuang menjadi pemimpin boleh siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Ia menganalogikan sikap Nabi Yakub yang mempersilakan anak-anaknya masuk Istana dari pintu mana saja.

"Silakan, boleh masuk dari pintu mana saja," ucap Menkopulhukam sekaligus Ketua Dewan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Mahfud MD.

Hal itu diartikan, setiap orang, baik dari parpol atau bukan silakan berjuang di pemilu 2024. Mahfud hanya menekankan satu alasan, yakni bisa menyalurkan aspirasi masyarakat saat terpilih sebagai anggota dewan.

Diketahui, dalam halalbihalal itu tampak sejumlah tokoh ternama yang hadir. Mahfud MD terlihat duduk satu meja bersama Wiranto dan Jufuf Kalla.  

PAN Kota Depok Targetkan 7 Kursi di Pileg 2024

DPD Partai Amanat Nasional Kota Depok mendaftarkan 50 orang bakal calon legislatif di KPU Depok, Jumat (2/5/2023). 

Di hadapan awak media, Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno mengatakan pihaknya menargetkan mendapat tiga tambahan kursi di DPRD Kota Depok. Dengan begitu, PAN Kota Depok untuk 2024 akan menargetkan 7 kursi di DPRD.

"DPD PAN Kota Depok untuk 2024 itu target itu sisa yang kami cari itu hanya tiga kursi, karena kami sudah punya 4 kursi. Jadi menjadi 7 kursi," ujar Igun Sumarno.

Tidak hanya itu, PAN Kota Depok juga mempersiapkan caleg cadangan selain 50 caleg yang telah didaftarkan. 

Indikator Politik: Anies Tak Mudah Dapat Dukungan Solid di Jakarta Meskipun Mantan Gubernur

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan meskipun Anies mantan Gubernur DKI Jakarta, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan dukungan solid atau mayoritas di Jakarta.

Burhanudin mengatakan bahwa dari sisi rekam jejak elektoral, tidak ada capres yang bisa menang telak di Jakarta. 

Provins DKI Jakarta sangat krusial dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan populasi pemilih di Jakarta berkisar 4,1 persen dari total populasi nasional. 

Sebagai pusat Ibu Kota sekaligus pusat media dan populasi pemilih di Jakarta lima kali lipat lebih terdidik dibanding populasi nasional. Dari sisi ekonomi, warga Jakarta tujuh kali lipat lebih sejahtera. 

Maka, pilihan warga Jakarta memiliki nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Burhanudin mengatakan penting baginya untuk melihat referensi warga Jakarta. 

Hanta Yuda: Prabowo Butuh Cawapres yang Bisa Memenangkan Pemilu

Setelah Prabowo Subianto menyatakan kembali maju sebagai bakal calon Presiden di Pemilu 2024, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) langsung berebut menyodorkan masing-masing nama ketua untuk menjadi pendamping Prabowo.

Menurut Hanta Yuda, kedua partai tersebut belum tentu dipilih oleh Prabowo, karena cawapres yang dibutuhkan Prabowo bukan sekedar melengkapi tiket, tapi sosok yang bisa melengkapinya memenangkan pemilu. 

"Dua kali pemilu Prabowo kalah, maka saat ini cawapres yang dibutuhkan Prabowo bukan sekedar melengkapi tiket tapi yang bisa melengkapinya memenangkan pertarungan," ucap Politracking Indonesia Hanta Yuda.

Hanta Yuda mengatakan, kedua partai tersebut memiliki logika politik. Partai Golkar merasa sebagai partai yang lebih besar dari PKB, namun berbeda koalisi. Sementara itu PKB dianggap lebih berhak. 

"Partai Golkar akan mengatakan dua hal yakni, karena Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) adalah capres Prabowo Subianto dan Golkar dianggap dari KIB maka capresnya dari KIB juga. Kedua, Golkar akan merasa sebagai partai yang lebih besar dari PKB," Politracking Indonesia Hanta Yuda. 

Partai Gerindra tidak mau banyak berkomentar ketika ditanya wartawan soal manuver Partai Golkar dan PKB, yang saling berebut menjadi nomor dua di koalisi. 

Namun, manuver yang dilakukan PKB dengan menyodorkan nama Cak Imin sebagai pendamping Prabowo dimentahkan Partai Golkar.

PAN Daftarkan 580 Bacaleg ke KPU

Partai Amanat Nasional (PAN) mendaftarkan 580 bakal calon legislatif untuk DPR RI Pemilu 2024 di KPU, Jumat (12/5/2023).

Ratusan bacaleg itu didaftarkan PAN dari 85 dapil, sedangkan 2.372 bacaleg untuk DPRD provinsi didaftarkan dari 301 dapil. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut latar belakang bacaleg yang didaftarkan berasal dari birokrat, purnawirawan TNI dan Polri, kalangan artis seperti Eko Patrio dan Pasha 'Ungu', pengusaha, pengacara, bahkan alim ulama serta ormas Islam. 

Zulhas juga menegaskan bahwa PAN sudah memenuhi 30% persyaratan minimal keterwakilan perempuan dalam kontestasi bacaleg Pemilu 2024. 

Hingga hari ke-12 ini, sudah ada tujuh partai politik yang mendaftarkan bacaleg ke KPU, yakni PKS, Partai Hanura, PDIP, Partai NasDem, Partai Umat, Partai Garuda dan PAN. 

Sementara itu, PPP juga diagendakan akan mendaftarkan bacaleg hari ini. 

PAN dan PPP Pasang Target Tinggi Kursi DPR di Pemilu 2024

Jokowi Cawe-Cawe, Politikus Golkar: Itu Proses Dinamika Politik

Kegaduhan politik di Indonesia masih berlanjut dengan gencarnya manuver atau cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap rencana dan wacana capres-cawapres pada kontestasi Pilpres 2024.

Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa hal tersebut adalah sebuah proses dinamika politik yang tidak perlu terlalu ditanggapi. 

Ia juga menyebut Golkar menilai pertemuan Jokowi dengan enam ketua parpol merupakan silaturahmi politik dan komunikasi politik yang wajib dilakukan. 

Komisioner KPU Gresik Elvita Yuliati Jadi Bacaleg PDIP

Polemik Komisioner KPU Gresik Elvita Yuliati yang terdaftar di bakal calon legislatif (bacaleg) PDIP akhirnya terjawab dengan pengunduran diri Elvita sebagai Komisioner KPU Gresik. 

Pada saat pendaftaran bacaleg PDIP, Elvita ikut hadir di Kantor KPU Gresik dengan seragam PDIP. Ia mengaku telah mengajukan pengunduran diri sejak awal Mei dan KPU Gresik sudah menerima surat keputusan pemberhentian Elvita dari KPU RI pada 9 Mei 2023. 

Sebelumnya, santer kabar Elvita Yuliati Komisioner KPU Gresik masuk dalam daftar bacaleg PDI Perjuangan, namun Elvita membantah dirinya mendaftarkan diri sebagai bacaleg. Menurutnya, ia didaftarkan oleh pengurus DPC gresik melalui jalur khusus.

Elvita merupakan Komisioner KPU Gresik yang terpilih selama dua periode. Mengenai hilangnya satu komisioner KPU Gresik, pihak KPU Gresik telah melapor ke KPU RI dan masih menunggu pergantian antar waktu yang dilakukan oleh KPU Pusat. 

Surya Paloh: Kita Mendoakan yang Terbaik bagi Semua

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak elite politik mengedepankan harmoni saat berkompetisi pada Pemilu 2024. Menghindari benturan-benturan demi menjaga stabilitas nasional.

"(Kalau bisa terwujud) Itu bagus, bagus, dan bagus sekali," kata Surya Paloh di Jakarta, baru-baru ini.

Surya Paloh mendoakan yang terbaik untuk semua. Dia berharap pemilu adalah kegembiraan. "Saya berharap ini dimaknai juga dengan tekad dan semangat untuk merealisasikan. Bukan hanya lip service".

Menurut Surya Paloh, pendidikan politik menjadi sangat penting untuk mewujudkan kegembiraan dalam berpolitik. Berbeda, namun tidak sampai memecah belah persatuan. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik pula.

"Kalau nggak sayang. Bujet dan energi banyak dihabiskan, sementara kita tidak dapat apa-apa. Sayang, sayang sekali itu," terang Surya Paloh.

Surya Paloh pun mengingatkan bakal calon anggota legislatif dari Partai NasDem yang akan berlaga pada pemilu 2024 mengedepankan politik santun. Mengedepankan harmoni. Tidak memakai cara-cara kotor untuk mencapai kemenangan. 

"Jangan gunakan cara kotor untuk menang," tegas Surya Paloh.

Keterwakilan Perempuan di KPU Masih Minim

Sebanyak 37 perempuan atau 18,32 persen bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU RI

Politikus NasDem: Pergantian Kepemimpinan Adalah Urusan Parpol Bukan Presiden

Pertemuan enam ketum parpol dengan Presiden Jokowi di Istana serta tidak mengundang Partai NasDem menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah membahas tentang kebangsaan atau koalisi untuk menentukan bacapres dan bacawapres di Pilpres 2024? 

Namun, Politikus Partai NasDem, Bestari Barus mengatakan bahwa kontestasi di 2024 merupakan pergantian kepemimpinan. NasDem meyakini bahwa pergantian kepemimpinan adalah urusan politik bukan Presiden. 

"Nasdem meyakini sepenuhnya urusan tentang pergantian kepemimpinan pada pemilu yang akan datang adalah urusan partai politik," ujar Bestari Barus dalam Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Menanggapi hal ini, Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan enam ketum parpol merupakan hal yang biasa di dinamika politik. Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan simbiosis mutualisme yang dibutuhkan masing-masing kelompok politik. 

"Jangan dilihat dari cawe-cawenya. Namun, ini merupakan simbiosis mutualisme yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok politik. Dalam hal ini, Golkar membutuhkan proses komunikasi politik yang intens dengan Presiden karena suka atau tidak suka Pak Jokowi adalah kepala negara," ujar Maman Abdurrahman dalam Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Baru 3 Parpol yang Mendaftarkan Bacaleg ke KIP Aceh

Eks Komisioner KPU: MK Tidak Boleh Ubah Sistem Pemilu saat Injury Time

Sistem pemilu berpeluang diubah menjadi tertutup saat "injury time" mendekati pemilu 2024. Mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha, menyebut MK tidak bisa memutus sistem pemilu secara tiba-tiba.

"Kalau pendapat Ketua MK seperti itu (bisa mengubah saat mendekati pemilu), salah besar," ucap  I Gusti Putu Arta, dalam program Metro Pagi Primetime, Jumat (12/5/2023).

Gusti Putu Artha tidak menampik bahwa MK sempat mengubah sistem proporsioanal terutup menjadi terbuka pada 2009. Namun, Ia menegaskan saat itu undang-undangnya jelas menetapkan proporsioanal terbuka. Sehingga MK hanya menyesuaikan UU yang ada.

"Undang-undangnya sudah sistem terbuka, bukan tertutup," tegasnya.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat sempat melontarkan perkataan bahwa MK bisa dengan mudah mengubah sistem pemilu saat mendekati pemilu. Arief juga membandingkan kejadian yang sama pada pemilu sebelumnya.

Menanggapi pernyataan itu Gusti Putu Arta mengatakan hakim Arief Hidayat keliru dalam memaknai sistem pemilu sebelumnya. Bahkan Ia menyebut jika terjadi perubahan pada "injury time" akan ada keterhambatan sejumlah tahapan.

"Pemilu bisa mundur kalau tiba-tiba sistemya berubah," tutupnya.

Sistem Pemilu Tertutup Dinilai Kemunduran Demokrasi

Politisi Partai NasDem Muhammad Farhan menyebutkan upaya sistem pemilu terbuka menjadi tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Farhan berharap Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali untuk mengubah sistem pemilu menjadi tertutup. 

"Secara pribadi tidak pernah mau mempermasalahkan mau terbuka atau tertutup. Yang penting kita sebagai politisi yang bekerja untuk peserta pemilu dan melayani partai politik itu harus menentukan dan memperjuangkan bahwa kita akan mengikuti kontestasi. Secara prinsip, saya akan terus meminta agar Mahkaman Konstitusi betul-betul mempertimbangkan bahwa apabila kita masuk ke sistem tertutup kita kembali ke sistem Orde Baru," ujar Muhammad Farhan.

DPD NasDem Manggarai Barat Optimistis Raih 6 Kursi di DPRD

DPD Partai NasDem Manggarai Barat, NTT, mendaftarkan 30 bacaleg untuk pemilu 2024. Mereka menargetkan partainya meraih ambang batas pilkada minimal enam kursi DPRD.

"Pada 2019, kami memperoleh lima kursi, maka kami menargetkan enam kursi untuk pemilu 2024," ucap Ketua DPD NasDem Manggarai Barat, Edistasius Endi.

Dalam balutan busana adat dan budaya, DPD NasDem Manggarai Barat mendaftarakan 30 bacaleg ke KPUD. Seluruh  bacaleg yang didaftarkan tersebar di tiga daerah pemilihan.

Dari keseluruhan bacaleg, 10 orang di antaranya merupakan perempuan. NasDem menyelipkan lima anggota DPRD dari 30 bacaleg yang didaftarkan. Edistasius Endi, optimistis kadernya bisa melampaui target pemilu sebelumnya.

MK Diminta Segera Putuskan Sistem Pemilu 2024

Perkara sistem pemilu hingga kini masih terkatung-katung. Padahal, pendaftaran calon legislatif Pemilu 2024 telah dimulai. Lamanya putusan perkara sistem pemilu dinilai bisa menjadi masalah. Karena itu, MK diminta segera memutuskan sistem pemilu 2024. 

"(Pertimbangan di luar materi gugatan) ini sebetulnya tidak boleh. Kalau mau mempercepat (putusan sistem pemilu), kita harus mendorong dan mendesak MK," kata Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jerry Sumampouw di Primetime News Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Jerry menduga kelambanan MK memutuskan perkara sistem pemilu karena pengaruh orang-orang tertentu. 

"Kelambanan MK membuat keputusan saya kira ada faktor lain di belakangnya. Jadi, pengaruh-pengaruh antara yang ingin terbuka dan tertutup, katakanlah pakai istilah itu, sudah masuk di MK," tuturnya. 

Ia mengatakan jika MK ingin sistem pemilu tertutup maka perlu diputuskan secepatnya. Namun, sistem pemilu tertutup itu harus digunakan di pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem yang sekarang ada. 

"Untuk pemilu sekarang ini mungkin sebaiknya kita tetap pakai sistem terbuka atau yang sekarang kita pakai," jelasnya. 

Jokowi Gawe atau Cawe-Cawe?

Kegaduhan politik di Indonesia masih berlanjut dengan gencarnya manuver atau cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap rencana dan wacana capres-cawapres pada kontestasi Pilpres 2024.

Dimulai dari endorsement Jokowi atas sejumlah tokoh, hingga silaturahmi yang dilakukan sebelum dan setelah lebaran dengan beberapa ketua umum partai politik.

Apakah perilaku Presiden akhir-akhir ini menunjukkan karakter atau justru strategi?

Sistem Pemilu Tak Kunjung Diputuskan, Parpol dan Caleg Gelisah

Tahapan Pemilu 2024 seperti pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) sudah dimulai. Namun, ada ketidakpastian mengenai sistem Pemilu. Anggota DPR Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menyebutkan bahwa ada kegelisahan mengenai sistem pemilu yang tak kunjung diputuskan oleh Mahkamah Agung (MK). 

Farhan menyebut bahwa dirinya tidak mempermasalahkan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Namun, jika kembali ke sistem tetutup maka Indonesia kembali ke sistem orde baru. 

"Ini sebetulnya bertentangan dengan yang selama ini kita perjuangan. Kalau kita kembali ke sistem tertutup maka kita kembali ke sistem order baru," kata Farhan di Program Primetime News Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Sementara, anggota DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya siap dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Ia menegaskan apapun keputusannya, hak rakyat untuk memilih calon harus dijaga. 

"Pada dasarnya kalau terbuka atau tertutup itu semua keputusan bersama undang-undang. Apapun keputusannya kita siap, yang paling penting jangan mengambil hak rakyat untuk memilih calon-calonnya," kata Dede di Program Primetime News Metro TV, Kamis (11/5/2023). 

Relawan Anies Protes Aksi Kades di Brebes Dukung Ganjar

Relawan Anies Baswedan mendatangi Kantor Pemkab Brebes, Jawa Tengah untuk memprotes aksi para kades yang dianggap tidak netral usai mendeklarasikan dukungan terhadap bakal capres Ganjar Pranowo. 

Relawan Anies yang terdiri dari pengurus Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mendesak Pemkab Brebes menjatuhkan sanksi kepada para kades yang terlibat politik praktis. Mereka menganggap, jika tidak ada teguran atau terjadi pembiaran maka dapat dimaknai adanya indikasi awal kecurangan yang sistematis dan terstruktur dalam proses pemilu. 

"Itu adalah tindakan yang mengangkangi undang-undang, ada UU Nomor 5 Tahun 2017, kemudian UU Nomor 5 Tahun 2014," kata Ketua SKI Jateng Azmi A Majid. 

"Kami minta Bupati untuk memberikan teguran yang keras kepada kepala desa yang memberikan dukungan langsung," lanjutnya. 

Menurut Ketua SKI Jawa Tengah Azmi A Majid, aparat negara atau pejabat pemerintah memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan yang dapat digunakan untuk memanipulasi hingga mengintimidasi publik. 

Azmi juga mengatakan, dalam waktu dekat SKI bersama Simpul Relawan Anies Baswedan akan melaporkan hal ini ke Bawaslu Brebes. 

Sebelumnya, video berisi belasan kades di Brebes mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 viral di media sosial.  

DPD NasDem Kabupaten Bogor Daftarkan 55 Bacaleg ke KPUD

Pengurus DPD NasDem Kabupaten dan Kota Bogor mendatangi KPUD untuk menyerahkan nama bakal calon legislatif (bacaleg). DPD NasDem Kabupaten Bogor mendaftarkan 55 bacaleg, sedangkan DPD NasDem Kota Bogor daftarkan 50 bacaleg. 

Diiringi dengan tarian merak, para pengurus dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor Frits Rumintjap mendatangi Kantor KPUD Kabupaten Bogor. Frits mengatakan dari 55 bacaleg, 33 persen merupakan perempuan dan 67 persen laki-laki. 

NasDem Kabupaten Bogor menargetkan dua kursi dewan di setiap daerah pemilihan (dapil) dari enam dapil. NasDem pun menargetkan 12 kursi DPRD Kabupaten Bogor. 

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Kota Bogor Benninu Argoebie juga mendaftarkan 50 bacaleg. Dalam kesempatan ini, para pengurus mengenakan kaos jersey sepak bola dan membawa bola sebagai simbol sportifitas dan sehat dalam menghadapi kontestati Pemilu 2024. 

Keikutsertaan bacaleg perempuan NasDem Kota Bogor memenuhi kuota sebanyak 30 persen atau 17 bacaleg perempuan. Benninu optimis bahwa NasDem Kota Bogor dapat meraih 10 kursi di DPRD Kota Bogor. 

Prananda Paloh Optimis Nasdem Jadi Runner Up Pemilu 2024

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh optimis NasDem memenuhi target 100 kursi di DPR dan menjadi runner up pemenang Pemilu 2024. 

Prananda meyakini Pemilu 2024 yang menjadi kali keempat keikutsertaan Partai NasDem, bisa menjadi batu loncatan untuk membuktikan apakah NasDem bisa menjadi partai besar. 

Prananda mengingatkan, pemilihan legislatif tak kalah penting dengan pilpres yakni memilih wakil rakyat di DPR, DPRD provinis maupun kabupaten kota. Masyarakat diharapkan dapat memahami visi misi yang ditawarkan oleh para caleg agar kelak terpilih anggota legislatif yang mempunyai kapasitas, integritas dan kompetensi di bidangnya. 

Partai NasDem memastikan komposisi terbesar calon legislatif (caleg) berasal dari kalangan profesional atau mantan birokrat dan politisi, termasuk 50 orang bergelar doktor dan dua orang profesor. 

Diketahui, Partai NasDem resmi mengajukan daftar bacaleg secara serentak ke KPU pada Kamis (11/5/2023). Sebanyak 580 caleg didaftarkan ke KPU. Komposisi bacaleg NasDem sudah solid dan disiapkan untuk mencetak anggota DPR yang berkualitas. 

Gaduh Sistem Pemilu Terbuka atau Tertutup Dinilai Kental Nuansa Politik

Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jerry Sumampouw menilai, bergulirnya polemik sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka atau tertutup kental dengan nuansa politik. Bahkan, pembahasan mengenai sistem pemilu kini melebar ke banyak aspek. 

"Percakapan tentang tertutup dan terbuka ini memang menjadi percakapan yang melebar ke mana-mana. Saya kira nuansa kepentingan politiknya terlalu kuat," kata Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jerry Sumampouw di program Primetime News Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Jerry menjelaskan, saat ini yang diperdebatkan adalah mekanisme perolehan kursi untuk partai yang berubah dari kuota 30% menjadi sistem suara terbanyak. "Yang kita perdebatkan sekarang sebetulnya adalah apakah kita menggunakan sistem penentuan perolehan kursi yang diperoleh partai berdasarkan sistem suara terbanyak atau tidak," jelas Jerry.

Sementara legislator Partai NasDem Muhammad Farhan mengungkapkan, ada kegelisahan karena MK tak kunjung memutuskan sistem pemilu. Partai NasDem berkomitmen mendukung demokrasi yang lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Farhan menyebut, sistem pemilu tertutup berarti Indonesia akan kembali ke sistem orde baru. "Kalau kita kembali ke sistem tertutup maka kita kembali ke sistem orde baru. Jadi untuk apa ada reformasi 98 kalau kembali lagi ke sistem pemilu masa orde baru," ujar Farhan.

Farhan mengaku, secara pribadi tidak mempermasalahkan pemilu dalam sistem terbuka atau tertutup. Namun, sebagai politisi yang bekerja untuk peserta pemilu dalam melayani partai politik, harus menentukan dan memperjuangkan kontestasi.

Selain itu, legislator Partai Demokrat, Dede Yusuf menyebut, Demokrat siap apapun keputusan MK soal sistem pemilu pada 2024 nanti. Hal terpenting, kata Dede, hak rakyat untuk memilih calon-calon harus dijaga.

"Jika sistem tertutup tentu pemilik kuasa penuh adalah partai, ini tentu mengambil hak masyarakat dalam memilih karena hanya mencoblos partai," ujar Dede Yusuf.

Dede menegaskan, adanya perubahan pada sistem pemilu merupakan hal yang sah. Namun, perubahan tak boleh dilakukan mendadak sehingga menimbulkan pertanyaan besar. 

PDI Perjuangan Kembali Daftarkan Puan Maharani dan Yasonna di Pileg 2024

PDI Perjuangan resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) 2024 ke KPU RI, Kamis (11/5/2023). Bacaleg yang didaftarkan tersebut di antaranya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly hingga sejumlah nama artis.  

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, sebagian besar anggota DPR petahana kembali didaftarkan untuk pemilu legislatif 2024, termasuk sejumlah pejabat publik yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Hasto mengklaim, menteri kabinet lain dari PDIP akan fokus membantu Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas di akhir masa jabatannya. Selain pejabat publik, hasto juga membeberkan sejumlah nama publik figur, seperti Rano Karno dan Krisdayanti dan beberapa nama baru yakni Once Mekel, Marcell Siahaan hingga Denny Cagur 

Selain PDIP, Partai Ummat juga mendaftarkan 580 bacaleg untuk DPR RI pada pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menerima berkas langsung dari Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin. 

Jika berkas belum lengkap, KPU memberi waktu perbaikan sebelum batas waktu akhir pendaftaran bacaleg pada Minggu (14/5/2023). 

Pendaftaran Bacaleg Partai NasDem ke KPUD Jateng Dikawal Konvoi Becak

Partai NasDem resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPRD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah. Proses pendaftaran dikawal konvoi becak yang berangkat dari titik kumpul di Stadion Tri Lomba Juang menuju KPUD Jawa Tengah, Kamis (11/5/2023). 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem Jawa Tengah, Fadholi menjelaskan becak menjadi simbol kesederhanaan dan kedekatan Partai NasDem dengan rakyat. 

Oleh karena itu, para pengemudi becak ikut serta mengiringi dan mengawal bacaleg yang didaftarkan DPW Partai NasDem Jawa Tengah. 

Fadholi mengatakan DPW NasDem Jawa Tengah akan mengerahkan kekuatan penuh untuk perebutan kursi pada Pemilu 2024 mendatang. 

Bacaleg yang didaftarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, aktivis, akademisi hingga kalangan milenial. 

Poltracking: Tren Elektoral Partai NasDem Terus Naik

Partai NasDem ingin kembali menunjukkan eksistensinya di dunia politik Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan naiknya perolehan kursi di DPR RI dalam dua pemilu terakhir.

"Tren pertumbuhan elektoral Partai NasDem terus naik," ucap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam program Live Event Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Dalam dua pemilu terakhir, jumlah perolehan kursi Partai NasDem di DPR RI terus mengalami kenaikan. Pada 2014, Partai besutan Surya Paloh berhasil meraih 35 kursi, dan 2019 bertambah 25, menjadi 59 kursi.

Menurut Hanta Yuda, banyak faktor yang membuat elektabilitas Partai NasDem naik di setiap pemilu. Salah satu yang paling berpengaruh ialah strategi penentuan caleg partai.

"Posisi caleg Partai NasDem sangat menentukan," ujar Hanta.

Partai NasDem dinilai cerdik dalam pemilihan caleg. Hanta menyebut NasDem mampu merangkul para kandidat dari berbagai kalangan dari pemda hingga selebritis. Suara Partai NasDem bisa cepat terdengar dan menyebar di masyarakat.

Hanta tidak menampik, akan ada banyak tantangan untuk Partai NasDem menghadapi pemilu 2024.  Hanta pendapat Partai NasDem akan lebih banyak mendapat perhatian publik, lantaran lebih cepat melakukan deklarasi bacapres kepada Anies Baswedan. 

Cak Imin Sambangi Kediaman Wapres ke-9 Hamzah Haz