Hasil Putusan MK, Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang

Pemerintah menetapkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperpanjang hingga akhir 2024. Keputusan ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (9/6/2023). 

Mahfud mengatakan pemerintah sudah memperhatikan perdebatan ahli hukum tata negara, tetapi pemerintah memastikan akan tetap mengikuti putusan MK bahwa masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. 

'Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan. Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud MD. 

Hasil Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Diserahkan ke Presiden Jokowi

Tim Percepatan Reformasi Hukum Bertugas Susun Naskah Akademik hingga RUU

Mahfud MD Pertanyakan Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Dalam wawancara di program Kick Andy Double Check soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan secara pribadi dirinya tidak setuju dengan putusan MK tersebut. 

"Saya pribadi tidak setuju dengan putusan itu." ungkap Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud mengatakan seharusnya putusan masa jabatan pimpinan KPK dari sebelumnya empat tahun menjadi lima tahun diberlakukan pada periode berikutnya.

"Kalau saya lebih setuju berlaku tahun depan saja. Tapi kita harus ikuti putusan MK. Oleh sebab itu saya mau tanya, ini maunya MK apa sih?" jelas Mahfud.

Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum

Alasan Mahfud Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum

Jakarta: Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tim ditugaskan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi dalam menuntaskan permasalahan hukum. 

"Tim percepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indonesia," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (9/6/2023).

Mahfud MD menjelaskan latar belakang pembentukan tim percepatan reformasi hukum. Ia mengatakan saat ini banyak permasalahan hukum di sektor peradilan dan penegakan hukum. Contoh, kasus korupsi Hakim Agung, padahal putusannya sudah inkrah.

Menurut Mahfud, sektor agraria dan sumber daya alam pun rentan penyelewengan hukum. Misalnya, adanya sertifikat ganda. Peralihan sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Atau berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi sah. Pelakunya mafia pertanahan dan pertambangan.

Nantinya, hasil kerja tim reformasi hukum akan diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam bentuk rekomendasi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam menyampaikan arah kebijakan ke lembaga terkait untuk dilakukan perbaikan. 

Mahfud pun menyampaikan, tim percepatan reformasi hukum akan bekerja sekurang-kurangnya sampai akhir tahun 2023. 

Mahfud Ogah Bahas Surat Denny Indrayana Soal Pemakzulan Presiden Jokowi

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Diterapkan di Era Firli Bahuri Cs

Pemerintah Tak Sepenuhnya Sependapat Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Pemerintah Ikut Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan usai Mahfud melaporkan analisisnya kepada Presiden Joko Widodo soal masa jabatan pimpinan KPK.

"Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dalam beberapa hal, pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK tersebut. Namun, pada prinsipnya pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sehingga karena Mahkamah Kontitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku lima tahun dan berlaku untuk periode yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi," ungkap Mahfud. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil analisisnya soal beberapa hal. Salah satunya adalah soal putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. 

Pemerintah akan Memperpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Sesuai Putusan MK

Mahfud MD Menghadap Jokowi di Istana

Mahfud MD Laporkan Analisis Putusan MK soal Jabatan Pimpinan KPK ke Jokowi

Menko Polhukam Mahfud MD akan melapor ke Presiden Joko Widodo soal pendalaman putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, Jumat (9/6/2023). Mahfud belum bisa menyampaikan hasil temuannya sebelum melaporkannya ke Presiden Jokowi.

"Analisisnya sudah selesai, nanti akan saya laporkan ke Presiden jam dua, mungkin sesudah itu keluar dari istana saya umumkan," ujar Mahfud, Jakarta, Jumat (9/6/2023). 

Mahfud berjanji akan mengumumkan hasil analisisnya kepada publik setelah melapor ke Presiden Jokowi. Ia belum mau mengungkapkan sikap pemerintah soal putusan MK tersebut. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo belum buka suara sejak putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi lima tahun. Putusan tersebut dibuat bersamaan dengan mengemukanya isu MK akan memutus sistem pemilu proporsional tertutup. 

Satgas TPPU Temukan Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu Senilai Rp193 Triliun

Mahfud MD menegaskan Satgas TPPU masih terus melakukan investigasi aliran dana di Kementerian Keuangan. Satgas TPPU menemukan aliran dana tidak wajar di Kementerian Keuangan senilai Rp193 triliun dan Rp49 triliun kasus importasi emas di Bandara Soekarno-Hatta. 

"33 surat yang selama ini belum berkembang, dikembangkan lagi oleh KPK itu nilainya Rp25 trilun, tidak semua baru, tetapi selama ini tidak jalan," kata Mahfud MD, Jakarta, Jumat (9/6/2023). 

Mahfud menuturkan bahwa kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp189 belum selesai. Mahfud juga memberi sinyal bahwa Satgas TPPU kemungkinan menemukan tindak pidana asal dalam kasus itu. 

Transaksi mencurigakan Rp189 triliun adalah bagian dari temuan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Temuan itu didasari oleh laporan PPATK sejak 2009-2023. Untuk itu, Mahfud MD membentuk Satgas TPPU mengusut temuan transaksi janggal.

Lesu Darah Satgas BLBI

Kasus TPPO Meningkat, Jokowi Perintah Menkopolhukam untuk Ditangani

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban mafia penyalur migran ilegal membuat kepolisian akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah korban TPPO mengalami kenaikan drastis sejak 2019. Pada 2019, tercatat sebanyak 226 orang menjadi korban. Tiga tahun berselang, jumlah korban naik dua kali lipat menjadi 41 orang.

Anak di bawah umur menjadi korban yang paling banyak dengan presentase 50,92 persen. Disusul dengan korban wanita sebanyak 46,24 persen, dan laki-laki sebanyak 2,89 persen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus ini segera diselesaikan.

"Ini akan segera rapat untuk koordinasi melakukan langkah-langkah khusus yang diminta oleh presiden," ujar Mahfud, Rabu, 7 Juni 2023.

Pengajuan Penambahan Masa Tugas Satgas BLBI Dipertimbangkan

Mahfud MD Tolak Tawaran PKS Jadi Bacapres Anies Baswedan

Menko Polhukam mengaku ditawari Presiden PKS Ahmad Syaiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Mahfud MD karena khawatir koalisi pro Anies bakal pecah. 

"Tolong, Anies dijaga agar tetap mendapat tiket (Pilpres 2024). Nanti yang dituduh, kalau tidak dapat tiket, pemerintah. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga," kata Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. 

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan pencalonan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut," tambahnya.

Selain kepada Denny Indrayana, Mahfud juga meminta presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, melakukan hal serupa. 

"Bukan hanya Denny yang saya minta, ketua umum PKS juga saya minta," imbuhnya. 

Mahfud mengatakan telah menyampaikan hal itu kepada Ahmad Syaikhu secara langsung saat pertemuan di kediamannya. 

Dalam pertemuan itu, Mahfud mengatakan Syaikhu meminta dirinya mendampingi Anies sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

"Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Syaikhu, ketika datang ke rumah saya; (dia) menjajaki, 'bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies," tuturnya.

Namun, Mahfud enggan maju sebagai bakal cawapres Anies agar tidak terjadi perpecahan KPP yang berpotensi menggagalkannya untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. 

"Saya bilang, jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Anies-nya nanti tidak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama, pesan saya kepada Denny," ucapnya.

Mahfud MD menambahkan dirinya akan menjadi Pemilu 2024 akan pemilu terselenggara sesuai jadwal. 

Mahfud Klaim Tolak Tawaran jadi Cawapres Anies

Mahfud Sebut Korupsi Terbanyak di DPR, NasDem: Tangkap Saja

NasDem Jawab Mahfud soal Kemungkinan Anies Dijegal Internal, Fokus Pemerintahan Saja

Mahfud MD Usulakan Pembangunan Diorama dan Museum Bung Karno di NTT

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah berencana membuat diorama dan museum Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Mahfud mengatakan, telah membahas tentang bagaiman Ende ini sebagai haritage dari Bung Karno dan sebagai warisan bangsa yang kaya. 

Setelah bertandang ke rumah pengasingan Bung Karno di jalan Perwira, Kota Raja, Mahfud MD mengatakan bahwa usulan pembuatan museum dan diorama ini akan dibawa kepada pemerintah pusat.

Selama di NTT, Mahfud MD melakukan napak tilas sejarah pengilhaman dan pengukuhan dasar ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Ia juga memimpin upacara di Lapangan Pancasila Ende.

Survei Fixpol: Mahfud MD Cawapres Terfavorit di Jatim

Selain Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa yang elektabilitasnya menunjukkan peningkatan berdasarkan hasil rilis Lembaga Survei Fixpol, Menkopolhukam Mahfud MD juga mengalami peningkatan elektabilitas.

Meski dalam skala nasional elektabilitas Mahfud MD masih kurang bersaing, tetapi elektabilitas Mahfud MD di Jawa Timur menduduki peringat teratas untuk sosok Cawapres dengan perolehan suara sebesar 21,1%.
 
Fixpol hanya melakukan pemetaan kekuatan calon presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Timur, karena provinsi tersebut dianggap menjadi salah satu wilayah petempuran terberat, dengan jumlah pemilih nomer dua terbesar di Indonesia.

Dalam surveinya, Fixpol menggunakan metodelogi multi stage random sampling, pada periode 9 hingga 16 Mei 2023 dengan jumlah responden sebanyak 840 orang. Hasilnya, elektabilitas Mahfud MD sebagai cawapres berada di urutan teratas yakni 21,1%.

Mahfud MD Sebut Kecurangan Pemilu Bukan Rekayasa Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pemilihan umum di Indonesia tak pernah lepas dari kecurangan. Menurutnya, kecurangan pemilu tak ada kaitannya dengan isu pemerintah. 

"Pemilu tuh pasti curang, karena yang curang sekarang adalah orang di bawah, bukan pemerintah dan bukan rekayasa pemerintah," ujar Mahfud MD dalam program Kick Andy Metro TV, Selasa (30/5/2023). 

Meski begitu, Mahfud MD menegaskan bahwa pemilu 2024 harus diselenggarakan tanpa ditunda-tunda. 

"Saya kan orang yang paling menolak pemilu ditunda," katanya. 

Sebagian masyarakat menilai adanya indikasi kecurangan pemilu, lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun dan mulai berlaku periode ini. 

"Kalau secara hukum tata negara, kita harus ikuti putusan MK itu. Tapi, kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan putusan itu karena semestinya berlakunya tahun depan," kata Mahfud MD. 

Bola-Bola Panas Mahfud

Episode #KickAndyDoubleCheck kali ini, tokoh yang menjadi tamu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Adapun isu–isu yang akan dibahas, yakni tentang tugas barunya sebagai Plt Menkominfo, pembentukan satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penanganan kasus dugaan pencucian uang senilai Rp349 triliun di Kemenkeu, penyelesaian kasus KKB dan usaha pembebasan pilot Susi Air, serta tawaran menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari sejumlah partai.

Mahfud MD: Dana Korupsi Menara BTS Mengalir ke Parpol Hanya Gosip Politik

Dugaan dana korupsi menara BTS Kemenkominfo mengalir ke sejumlah partai politik masih ramai diperbincangkan. Mahfud MD mengatakan isu aliran dana itu hanya gosip belaka.

"Saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya soal aliran dana BTS ke ke parpol A B C, saya jawab itu hanya gosip politik," ucap Mahdud MD. 

Mahfud MD mengaku tidak ingin tahu dan tidak akan mengurusi hal semacam itu. Ia akan menyerahkan seluruh rekaman percakapan dengan para wartawan itu ke Kejaksaan Agung.

"Saya tidak ingin tahu, benar atau tidak, biarkan Kejagung yang menyelesaikan,' ungkapnya.

Mahfud menegaskan hanya bertindak di ranah hukumnya saja. Oleh karena itu, Ia tidak akan mengurusi gosip politik semacam itu. 

Berdasarkan isu yang beredar, terdapat tiga parpol yang diisukan mendapat aliran dana korupsi menara BTS, yakni NasDem, PDIP dan Gerindra. Ia meyakni bahwa dugaan itu merupakan karangan semata.

"Saya sangat yakin, kalau pun ada unsur benar, tidak lebih dari 30%," tuturnya.

Kendati demikian, Mahfud meminta pihak yang disebut bisa melakukan klarifikasi. Hal itu dilakukan untuk menghentikan pergerakan bola liar dugaan aliran dana tersebut.

Mahfud Sudah Lapor ke Mensesneg Hasil Koordinasi dengan MK Terkait Putusan Sistem Pemilu

Sidang Lanjutan Sistem Pemilu Digelar Besok

Mahfud MD Minta MK Usut Tuntas soal Dugaan Kebocoran Hasil Sistem Pemilu

Menko Polhukam Mahfud MD telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran hasil putusan MK terkait gugatan sistem pemilu.

Mahfud meminta juga Denny Indrayana untuk mengklarifikasi pernyataannya soal sistem proporsional pemilu yang diduga telah bocor.

"Kalau betul itu (putusan MK) bocor, itu salah. Yang salah, yang membocorkannya di dalam. Supaya diusut siapa yang membocorkan itu,"jelas Mahfud.

Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup. 

Mahfud MD soal Pilot Susi Air: Kita Tolak Bantuan Internasional

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD merespon ancaman KKB Papua yang akan menembak pilot Susi Air, jika dalam dua bulan tidak ada dialog terkait Papua Merdeka. Mahfud menyebut prioritas pemerintah tetap pada penyelamatan sandera tanpa adanya korban jiwa dan tetap mengupayakan negosiasi. 

"Ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak melibatkan negara lain. Ini internal kita dan kita bisa melakukan itu (penyelamatan pilot dan negosiasi)," jelas Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menolak bantuan dari pihak luar dan tetap pada pendirian bahwa Indonesia bisa tanpa bantuan dari internasional.   

Senada dengan Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga memastikan bahwa TNI-Polri hingga saat ini masih terus berupaya melakukan penyelamatan dengan jalur negosiasi.

Panglima TNI menegaskan upaya penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Martheins harus dilaksanakan dengan hati-hati, agar prosesnya tidak menimbulkan korban jiwa dari warga sipil.

"Kita terus berusaha menyelamatkan pilot dengan tidak menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat ,"jawab Panglima TNI Yudo Margono.

Proses penyelamatan juga tidak luput dari adanya kendala, yakni cuaca dan medan yang dilalui.

"Berusaha semua negosiasi secara damai. Kita sudah usahakan terus,"tambahnya.

Peristiwa ini bermula saat KKB membakar pesawat Susi Air di  Lapangan Terbang (Lapter) Distrik Paro di Kabupaten Nduga Provinsi Papua pada 7 Februari, 2023. Egianus kemudian menyandera pilot Kapten Philips Mark Martheins yang berkewarganegaraan Selandia Baru.

Hingga saat ini, sudah hampir 4 bulan Kapten Philips Mark Martheins disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya. 

Upaya penyelamatan terus dilakukan. Bahkan beberapa kali kontak senjata antara KKB dengan aparat TNI-Polri hingga menyebabkan korban jiwa.